Kemenkumham Antisipasi Lonjakan Orang Asing Saat Presidensi G20
Kamis, 20 Oktober 2022 - 03:44 WIB
loading...
Salah satu pelayanan pemohon pembuatan paspor. Foto: Ilustrasi/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Guna mengantisipasi lonjakan orang asing saat Presidensi G20, Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) bakal melakukan sejumlah langkah agar layanan keimigrasian tetap berjalan baik dan lancar. Salah satunya dengan penambahan konter, fasilitas, hingga petugas.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto mengatakan, pertama terkait peningkatan layanan saat keluar masuk orang asing di Bandara. Pihaknya akan mempersiapkan beberapa konter tambahan di samping konter reguler agar tidak terjadi penumpukan dan kepadatan. Baca juga: Kemnaker Matangkan Persiapan Pelaksanaan Presidensi G20
"Terdapat tiga konter khusus presidensi G20 dan 13 konter layanan reguler. Jika terjadi penumpukan, empat konter reguler akan dialihfungsikan menjadi konter delegasi G20," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Rabu 19 Oktober 2022.
Menurutnya, praktis dengan peningkatan ini, jumlah petugas layanan imigrasi juga akan ditambah dua kali lipat. Termasuk sarana prasana dan perangkat pendukung lainnya.
"Kedua, kita menyiapkan jumlah SDM petugas imigrasi. Secara organik, imigrasi di Bali berjumlah 32 orang. Persiapan KTT G20 di Bali ini, kita tambah menjadi 64 orang. Perangkat pendukungnya juga, seperti komputer dan lainnya akan ditambah menjadi 64 paket unit," tuturnya.
Di samping itu, kata dia, disediakan juga 10 mobile unit. Unit ini akan ditempatkan di sejumlah pos, termasuk pos VVIP dan terminal kedatangan. Semua itu dilakukan guna memastikan layanan keimigrasian tetap lancar, pelayanan keimigrasian akan terus dikawal hingga kepulangan delegasi beserta rombongannya nanti.
"Untuk kepulangan delegasi Kemenkumham menyiapkan 10 petugas dan 10 perangkat komputer. Kami pastikan delegasi G20 akan mendapatkan layanan keimigrasian yang baik sejak kedatangan hingga kepulangan," jelasnya.
Dia menambahkan, dalam penyelenggaraan Presidensi G20, Kemenkumham bertugas melaksanakan tugas-tugas pelayanan keimigrasian. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus memberikan kontribusi positif dalam mendukung kesuksesan Presidensi G20.
"Akan datang negara-negara anggota G20, badan-badan dunia, dengan estimasi total 12.750 peserta. Jumlah ini yang harus diantisipasi untuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang baik," katanya.
Kemenkumham juga menyelenggarakan doa bersama untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia yang dipimpin oleh lima pemuka agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha, serta diikuti seluruh jajaran Kemenkumham. Doa bersama dilakukan agar tercipta suasana aman dan kondusif, khususnya menjelang acara puncak Presidensi G20 di Bali. Baca juga: Presidensi G20 Momentum Menggeser Arah Prioritas Investasi
Kemenkumham mendapatkan tanggung jawab dalam beberapa bidang di kepanitiaan nasional Presidensi G20. Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur, Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan, dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
"Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, serta Dirjen Imigrasi masuk dalam panitia nasional. Amanah ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Bekerja all out dan saling melengkapi," katanya lagi.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto mengatakan, pertama terkait peningkatan layanan saat keluar masuk orang asing di Bandara. Pihaknya akan mempersiapkan beberapa konter tambahan di samping konter reguler agar tidak terjadi penumpukan dan kepadatan. Baca juga: Kemnaker Matangkan Persiapan Pelaksanaan Presidensi G20
"Terdapat tiga konter khusus presidensi G20 dan 13 konter layanan reguler. Jika terjadi penumpukan, empat konter reguler akan dialihfungsikan menjadi konter delegasi G20," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Rabu 19 Oktober 2022.
Menurutnya, praktis dengan peningkatan ini, jumlah petugas layanan imigrasi juga akan ditambah dua kali lipat. Termasuk sarana prasana dan perangkat pendukung lainnya.
"Kedua, kita menyiapkan jumlah SDM petugas imigrasi. Secara organik, imigrasi di Bali berjumlah 32 orang. Persiapan KTT G20 di Bali ini, kita tambah menjadi 64 orang. Perangkat pendukungnya juga, seperti komputer dan lainnya akan ditambah menjadi 64 paket unit," tuturnya.
Di samping itu, kata dia, disediakan juga 10 mobile unit. Unit ini akan ditempatkan di sejumlah pos, termasuk pos VVIP dan terminal kedatangan. Semua itu dilakukan guna memastikan layanan keimigrasian tetap lancar, pelayanan keimigrasian akan terus dikawal hingga kepulangan delegasi beserta rombongannya nanti.
"Untuk kepulangan delegasi Kemenkumham menyiapkan 10 petugas dan 10 perangkat komputer. Kami pastikan delegasi G20 akan mendapatkan layanan keimigrasian yang baik sejak kedatangan hingga kepulangan," jelasnya.
Dia menambahkan, dalam penyelenggaraan Presidensi G20, Kemenkumham bertugas melaksanakan tugas-tugas pelayanan keimigrasian. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus memberikan kontribusi positif dalam mendukung kesuksesan Presidensi G20.
"Akan datang negara-negara anggota G20, badan-badan dunia, dengan estimasi total 12.750 peserta. Jumlah ini yang harus diantisipasi untuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang baik," katanya.
Kemenkumham juga menyelenggarakan doa bersama untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia yang dipimpin oleh lima pemuka agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha, serta diikuti seluruh jajaran Kemenkumham. Doa bersama dilakukan agar tercipta suasana aman dan kondusif, khususnya menjelang acara puncak Presidensi G20 di Bali. Baca juga: Presidensi G20 Momentum Menggeser Arah Prioritas Investasi
Kemenkumham mendapatkan tanggung jawab dalam beberapa bidang di kepanitiaan nasional Presidensi G20. Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur, Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan, dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
"Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, serta Dirjen Imigrasi masuk dalam panitia nasional. Amanah ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Bekerja all out dan saling melengkapi," katanya lagi.
(mhd)
Lihat Juga :
