Pemerintah Tolak Usul AS soal Muslim Uyghur, PKS Ingatkan Kemanusiaan Lebih Utama

Selasa, 18 Oktober 2022 - 08:36 WIB
loading...
Pemerintah Tolak Usul...
Sukamta meminta pemerintah mengutamaka kemanusiaan ketimbang kepentingan politik dalam masalah muslim Uyghur di China. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta berharap pemerintah mengutamakan faktor kemanusiaan dibandingkan kepentingan politik terkait masalah Muslim Uyghur. Menurut dia, sudah bertahun-tahun Muslim Uyghur mengalami berbagai tindakan kekerasan, diskriminatif dan pelanggaran HAM oleh Pemerintah China.

Karena itu wajar masyarakat Indonesia mempertanyakan sikap Indonesia yang menolak usul Amerika Serikat untuk menggelar debat terkait laporan Dewan HAM PBB. Seperti diketahui, Dewan HAM PBB menyatakan adanya pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur di China.

Indonesia beralasan pendekatan yang diajukan negara pengusung dalam Dewan HAM lebih bernuasa politis. Hal ini dianggap tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti.

Baca juga: PKS: Pancasila Yes, Komunisme No

“HAM dan kemanusiaan lebih utama dibandingkan dengan politik antarnegara. Sikap Indonesia dalam masalah Muslim Uyghur di Xinjiang sejak masalah ini muncul seakan menjaga jarak atau tidak mau terlibat dengan berbagai alasan yang normatif," ujar Sukamta, Senin (17/10/2022).

Ia menyebutkan alasannya menyebutkan sikap Indonesia tersebut perlu ditelaah lebih lanjut. Dengan menyebut bernuansa politis jadi alasan menolak debat. Namun, Indonesia kata Sukamta menyayangkan tidak ada inisiatif, upaya atau solusi lain dari pemerintah Indonesia terkait masalah pelanggaran HAM di Uyghur.

“Sudah jelas terjadi tindakan kekerasan, diskriminatif, pelanggaran HAM serta kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang dilakukan pemerintah China terhadap minoritas Uyghur di Xinjiang berdasarkan laporan Dewan HAM PBB. Maka, Indonesia sebagai negara yang memiliki amanat tentang penghapusan penjajahan, penegakan HAM dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya memperjuangkan nasib muslim Uyghur," tegas Sukamta.



Ia berharap Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas atas pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Meskipun Indonesia memiliki kerja sama investasi dengan perusahaan-perusahaan China. Sukamta melihat sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memperjuangkan penegakan HAM sesuai dengan amanah pendiri bangsa.

Sebagaimana diketahui, sebuah laporan Dewan HAM PBB pada akhir Agustus 2022 menyimpulkan bahwa orang-orang Uyghur dan orang-orang dari kelompok muslim lainnya di Xinjiang telah dirampas hak-hak dasar mereka dari 2017 hingga 2019 dan kemungkinan masih terus berlanjut hingga saat ini.

Qatar, Indonesia, Uni Emirat Arab dan Pakistan menjadi negara-negara mayoritas muslim dan mitra dagang investasi China yang menolak resolusi debat terkait masalah Uyghur Xinjiang China.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Insiden Ledakan Amunisi...
Insiden Ledakan Amunisi di Garut, Komisi I DPR Bakal Panggil Panglima hingga Danrem
Komisi I Dorong Kemhan...
Komisi I Dorong Kemhan dan TNI Desain Ulang Relokasi Gudang Amunisi
Lindungi Generasi Muda,...
Lindungi Generasi Muda, Anggota Komisi I Serukan Perang Total Terhadap Judi Online
Diskusi PPPI dan FSI:...
Diskusi PPPI dan FSI: Tenaga Kerja China Jadi Tantangan Hubungan Indonesia-RRC
Prabowo Terima Surat...
Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari 8 Dubes Negara Sahabat Siang Ini
Mutasi Rawan Intervensi,...
Mutasi Rawan Intervensi, Komisi I: TNI Tak Boleh Main Dua Kaki
Perang Dagang Lumpuhkan...
Perang Dagang Lumpuhkan Salah Satu Provinsi Terkaya di China
China-AS Baikan Soal...
China-AS Baikan Soal Tarif, Perusahaan Logam Tanah Jarang Minta Kepastian
Marak Tren Kopi Santan...
Marak Tren Kopi Santan di China, Siapa Pelopornya?
Rekomendasi
7 Negara Eropa Klaim...
7 Negara Eropa Klaim Tidak Akan Tinggal Diam dengan Operasi Militer Israel di Gaza
MICE sebagai Alat Pengukur...
MICE sebagai Alat Pengukur Tren Pasar dan Perilaku Konsumen
Cek Jadwal Perbaikan...
Cek Jadwal Perbaikan Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi, Berlaku Mulai Senin 19 Mei
Berita Terkini
Menkes Budi Gunadi Sadikin...
Menkes Budi Gunadi Sadikin Dinilai Layak Diganti
Mahfud MD Blak-blakan...
Mahfud MD Blak-blakan Tak Mau Gugat Ijazah Jokowi, Ternyata Ini Alasannya
Menkes Akan Fasilitasi...
Menkes Akan Fasilitasi Siti Fadilah dengan Epidemiolog Bahas Vaksin TBC Bill Gates
Prabowo Berangkat ke...
Prabowo Berangkat ke Thailand, Bakal Bertemu Raja Maha Vajiralongkorn
Prabowo Tahu Ada Penegak...
Prabowo Tahu Ada Penegak Hukum Diancam hingga Dibuntuti
Gaya Komunikasi Prabowo...
Gaya Komunikasi Prabowo Dinilai Lugas dan Nasionalistik
Infografis
Musuh-musuh Utama AS...
Musuh-musuh Utama AS dan NATO akan Gelar Latihan Perang
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved