PDIP Vs Nasdem Memanas, Akankah Berujung Reshuffle Kabinet?

“Penilaian apakah Partai Nasdem masih sejalan atau tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa didasarkan atas hal tersebut, melainkan didasarkan pada komitmen dalam menjalankan program-program pemerintahan oleh menteri-menteri dari Partai Nasdem di kabinet,” kata Bawono Kumoro.

Dia berpendapat, keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan harus ditempatkan di dalam konteks menjalankan salah satu fungsi dari partai politik sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional. “Jadi jangan itu ditempatkan di luar konteks tersebut sehingga memunculkan asumsi negatif tidak perlu,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat perseteruan antara elite PDIP dengan Nasdem itu hanya mengenai perbedaan kepentingan terkait Pilpres 2024. “Apakah berujung reshuffle? Saya sih meyakini tidak, kecil kemungkinan reshuffle itu,” kata Ujang.

Karena, Ujang meyakini Presiden Jokowi tidak akan gegabah. “Karena soal komitmen koalisi itu kan lima tahunan,” tutur Ujang.

Terlebih, kata dia, Nasdem sudah menyampaikan komitmennya hingga 2024. Dia melihat sejumlah parpol pendukung pemerintah sudah bermanuver untuk Pilpres 2024.

“Mungkin karena Anies dianggap antitesa dari pemerintahan Jokowi, maka dimusuhi oleh partai-partai koalisi Jokowi termasuk oleh PDIP,” imbuhnya.

Dia juga menilai berbahaya jika reshuffle kabinet terhadap menteri Nasdem itu dilakukan. “Nanti kalau Anies menang (Pilpres 2024), berisiko, Jokowi ketika sudah tidak menjabat akan dikerjai, akan menjadi lawan pemerintahan yang baru dan itu berbahaya buat Jokowi,” katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo. “Jauhlah kalau soal reshuffle. Saya pikir Nasdem sudah memberikan komitmennya pada Pak Jokowi, oke kita akan berbeda di 2024 tapi sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi saya pikir Nasdem masih tetap loyal dengan Pak Jokowi, saya tidak melihat ada kebutuhan serius melakukan reshuffle kabinet terutama terhadap menteri-menteri dari Nasdem,” kata Kunto.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai sah-sah saja Jokowi mengurangi jatah kursi menteri Nasdem. “Saya sih hakulyakin menjawab kalau besok direshuffle itu kan bukan kinerja kan, ini karena enggak disiplin di dalam koalisi kan gitu, atau tidak manut atau loyal, kalau basisnya kinerja enggak sih,” kata Pangi.

Menurutnya, perlu alasan yang kuat untuk mengurangi jatah kursi kabinet partai koalisi. “Tinggal Jokowi mau berpolitik bermartabat atau berpolitik menghalalkan berbagai cara itu kan haknya dia,” katanya.

Namun, diakuinya reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. “Memang tidak ada salahnya juga, diberhentikan 3 menteri dari Nasdem karena dianggap tidak loyal, tidak disiplin, loyalitas ganda misalnya, itu sah saja tapi enggak fair menurut saya,” pungkasnya.