PDIP Kaget Nasdem Sebut Anies Antitesa Jokowi
Kamis, 13 Oktober 2022 - 10:12 WIB
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kaget dengan pernyataan politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan, bahwa Anies Baswedan antitesa Presiden Jokowi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kaget dengan pernyataan politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan, bahwa Anies Baswedan antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hasto, pernyataan itu menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan juga etika politik yang serius.
"Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius," kata Hasto kepada wartawan dikutip Kamis (13/10/2022).
Baca juga: Breaking News, Nasdem Usung Anies Capres 2024
Hasto menjelaskan, antitesa artinya kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo, antitesa artinya vis a vis atau diametral. Jadi secara sadar, Nasdem melalui pernyataan Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut. Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Anies juga menjadi antitesis, sementara sejumlah kader Nasdem menjadi menteri Jokowi.
"Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem. Kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies," ujarnya.
Baca juga: Duet Anies-AHY Dinilai Antitesa dari Kepemimpinan Jokowi
Menurut Hasto, problematika di pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Ia pun mempertanyakan tanggung jawab etik politik dari Partai Nasdem yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem merupakan antitesa dari Presiden Jokowi.
"Apakah dukungan Nasdem terhadap Anies yang dikatakan antitesa Presiden Jokowi tidak diikuti oleh dukungan kader Partai tersebut yang menjadi pembantu Presiden Jokowi?," tanya Hasto.
Selain itu kata Hasto, problematika juga muncul ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis dan bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang menjadi antitesa Jokowi. Hal ini menjadi kontradiktif dan rumit.
"Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," tandas Hasto.
Menurut Hasto, pernyataan itu menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan juga etika politik yang serius.
"Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius," kata Hasto kepada wartawan dikutip Kamis (13/10/2022).
Baca juga: Breaking News, Nasdem Usung Anies Capres 2024
Hasto menjelaskan, antitesa artinya kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo, antitesa artinya vis a vis atau diametral. Jadi secara sadar, Nasdem melalui pernyataan Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut. Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Anies juga menjadi antitesis, sementara sejumlah kader Nasdem menjadi menteri Jokowi.
"Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem. Kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies," ujarnya.
Baca juga: Duet Anies-AHY Dinilai Antitesa dari Kepemimpinan Jokowi
Menurut Hasto, problematika di pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Ia pun mempertanyakan tanggung jawab etik politik dari Partai Nasdem yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem merupakan antitesa dari Presiden Jokowi.
"Apakah dukungan Nasdem terhadap Anies yang dikatakan antitesa Presiden Jokowi tidak diikuti oleh dukungan kader Partai tersebut yang menjadi pembantu Presiden Jokowi?," tanya Hasto.
Selain itu kata Hasto, problematika juga muncul ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis dan bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang menjadi antitesa Jokowi. Hal ini menjadi kontradiktif dan rumit.
"Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," tandas Hasto.
(maf)
Lihat Juga :
