Penjelasan Koalisi Pemulihan Hutan Terkait Kebijakan KHDPK
loading...
Sejak tahun 2000 sampai sekarang, terdapat kurang lebih 800 ribu hektare hutan gundul di Jawa. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) mengatakan, penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dapat memulihkan kondisi hutan, meningkatkan produktivitas lahan, dan kesejahteraan masyarakat.
Aji Sutisna dari KPH Jawa menjelaskan, pihaknya menyerahkan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (11/10/2022).
KPH Jawa sebagai koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 88 Kelompok Tani Hutan pemegang izin Perhutanan Sosial dan organisasi masyarakat sipil, punya empat poin terkait KHDPK ini.
Baca juga: Atasi Masalah Lingkungan dan Hutan, Pemerintah Bikin KHDPK
Pertama, KHDPK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. SK ini sesuai dengan semangat Hak Menguasai Negara atas hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.
"Sehingga, Menteri LHK sebagai representasi dari negara menjalankan kewenangannya. Selain itu, SK ini juga selaras dan tidak bertentangan dengan PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan," katanya.
Kedua, KHDPK memulihkan kerusakan hutan di Jawa. Setidaknya, setengah juta hektare hutan yang gundul di Jawa, saat ini telah pulih dengan 60 hingga 70 persen. Hal itu terjadi karena lahan hutan tersebut dikelola oleh masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial.
Sebagai contoh, kawasan hutan seluas 845 ha di Desa Besole yang dibiarkan gundul selama bertahun-tahun, kini sebagian telah ditanami tanaman kayu berbagai jenis seperti sengon, jati, cengkeh, alpukat dan tanaman pertanian seperti pisang, singkong dan lain sebagainya. Sehingga saat ini, 70 persen telah berpenutupan hutan.
"Sedangkan di Pasuruan, lahan hutan seluas 34 ha yang bertahun-tahun dibiarkan gundul, saat ini telah berhasil ditanami oleh masyarakat dengan tanaman kayu pinus dan kayu lokal seperti sukun, klampok, nangka serta tanaman buah seperit jambu, jeruk, lengkeng dan kopi. Dengan demikian, Perhutanan Sosial sebagai salah satu kepentingan KHDPK terbukti mampu memulihkan hutan di Jawa yang selama ini dibiarkan gundul," jelasnya.
Ketiga, KHDPK meningkatkan produktivitas lahan. Perhutani kami nilai tidak optimal dalam menjalankan usahanya. Produktivitas lahan sangat rendah. Satu hektare lahan tiap tahun hanya menghasilkan pendapatan 1 juta rupiah dengan keuntungan antara sekitar seratus ribu rupiah saja.
"Hal ini jauh dari produktifitas hutan rakyat yang dimiliki oleh petani maupun areal Perhutanan Sosial yang dapat memperoleh keuntungan jutaan rupiah tiap tahun. Selain memulihkan kondisi hutan Jawa, KHDPK juga dapat menghentikan relasi menindas antara Perhutani dan masyarakat desa hutan yang selama ini mengalami kekerasan, teror, dan perbudakan," tuturnya.
Keempat, KHDPK menyelesaikan konflik tenurial hutan Jawa. Di Jawa, saat ini terdapat 5.000 lokasi seluas 107.334 hektare areal hutan yang dipergunakan masyarakat sejak jaman kolonial Belanda.
"Di mana 35 persen untuk pertanian dan 65 persen berwujud pemukiman penduduk. Selama ini, para pemukim tidak memiliki kejelasan status kepemilikan atas tanahnya," tutupnya.
Aji Sutisna dari KPH Jawa menjelaskan, pihaknya menyerahkan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (11/10/2022).
KPH Jawa sebagai koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 88 Kelompok Tani Hutan pemegang izin Perhutanan Sosial dan organisasi masyarakat sipil, punya empat poin terkait KHDPK ini.
Baca juga: Atasi Masalah Lingkungan dan Hutan, Pemerintah Bikin KHDPK
Pertama, KHDPK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. SK ini sesuai dengan semangat Hak Menguasai Negara atas hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.
"Sehingga, Menteri LHK sebagai representasi dari negara menjalankan kewenangannya. Selain itu, SK ini juga selaras dan tidak bertentangan dengan PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan," katanya.
Kedua, KHDPK memulihkan kerusakan hutan di Jawa. Setidaknya, setengah juta hektare hutan yang gundul di Jawa, saat ini telah pulih dengan 60 hingga 70 persen. Hal itu terjadi karena lahan hutan tersebut dikelola oleh masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial.
Sebagai contoh, kawasan hutan seluas 845 ha di Desa Besole yang dibiarkan gundul selama bertahun-tahun, kini sebagian telah ditanami tanaman kayu berbagai jenis seperti sengon, jati, cengkeh, alpukat dan tanaman pertanian seperti pisang, singkong dan lain sebagainya. Sehingga saat ini, 70 persen telah berpenutupan hutan.
"Sedangkan di Pasuruan, lahan hutan seluas 34 ha yang bertahun-tahun dibiarkan gundul, saat ini telah berhasil ditanami oleh masyarakat dengan tanaman kayu pinus dan kayu lokal seperti sukun, klampok, nangka serta tanaman buah seperit jambu, jeruk, lengkeng dan kopi. Dengan demikian, Perhutanan Sosial sebagai salah satu kepentingan KHDPK terbukti mampu memulihkan hutan di Jawa yang selama ini dibiarkan gundul," jelasnya.
Ketiga, KHDPK meningkatkan produktivitas lahan. Perhutani kami nilai tidak optimal dalam menjalankan usahanya. Produktivitas lahan sangat rendah. Satu hektare lahan tiap tahun hanya menghasilkan pendapatan 1 juta rupiah dengan keuntungan antara sekitar seratus ribu rupiah saja.
"Hal ini jauh dari produktifitas hutan rakyat yang dimiliki oleh petani maupun areal Perhutanan Sosial yang dapat memperoleh keuntungan jutaan rupiah tiap tahun. Selain memulihkan kondisi hutan Jawa, KHDPK juga dapat menghentikan relasi menindas antara Perhutani dan masyarakat desa hutan yang selama ini mengalami kekerasan, teror, dan perbudakan," tuturnya.
Keempat, KHDPK menyelesaikan konflik tenurial hutan Jawa. Di Jawa, saat ini terdapat 5.000 lokasi seluas 107.334 hektare areal hutan yang dipergunakan masyarakat sejak jaman kolonial Belanda.
"Di mana 35 persen untuk pertanian dan 65 persen berwujud pemukiman penduduk. Selama ini, para pemukim tidak memiliki kejelasan status kepemilikan atas tanahnya," tutupnya.
(maf)
Explore More