Perbedaan Bupati dan Wali Kota

JAKARTA - Perbedaan bupati dan wali kota sering tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Mereka beranggapan bupati dan wali kota sama saja karena sama-sama pemimpin di sebuah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Daerahprovinsi. Sedangkan, daerah provinsi terbagi bagi atas kabupaten dan kota.

Mengutip situs dataindonesia, wilayah NKRI terbagi dalam 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Secara rinci, ada 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Tanah Air.

Bupati dan wali kota merupakan jabatan untuk kepala daerah tingkat II (kabupaten/kota) di Indonesia. Keduanya dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai pengecualian adalah wali kota di DKI Jakarta. Karena daerah khusus, wali kota di Jakarta merupakan seorang birokrat yang diangkat oleh Gubernur DKI.

Meski satu level tetapi bupati dan wali kota memiliki sejumlah perbedaan. Lalu apa perbedaan bupati dan wali kota?

1. Wilayah Kekuasaan
Sebagai seorang kepala daerah yang memimpin wilayah kabupaten, Bupati memiliki cakupan yang cukup luas. Karena itu sering terdapat daerah terpencil yang masuk ke dalam wilayah kabupaten. Sedangkan wali kota merupakan seorang yang memimpin di sebuah perkotaan dan biasanya memiliki cakupan sempit karena hanya menjangkau wilayah perkotaan.

Sebetulnya hak serta kewajiban bupati dan wali kota hampir sama, yang membedakan antara keduanya adalah wilayah kekuasaannya.

2. Pendapatan Daerah Kekuasaan
Selain wilayah kekuasaan, tentu saja pendapatan bupati dan wali kota. Pendapatan kota madya seringkali lebih besar dibanding kabupaten. Kota madya memiliki potensi pendapatan tinggi dari sektor industri dan usaha lainnya. Wali kota harus bisa mengelola semua pendapatan yang diterima untuk membangun kotanya. Masyarakat yang tinggal di Kota Madya seringkali disebut masyarakat modern.

Adapun pendapatan kabupaten biasanya berasal dari pertanian, pertambangan, kelautan, dan tempat wisata. Bupati harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki kabupatennya. Salah satunya sektor wisata, seperti Kabupaten Bandung Barat yang berhasil menggali banyak sekali potensi wisatanya.

3. Kebijakan yang Dijalankan
Perbedaan selanjutnya adalah bupati dalam menjalankan kebijakan ditetapkan bersama dengan DPRD Kabupaten, sedangkan wali kota bersama DPRD Kota.

Pada dasarnya pemilihan bupati dan wali kota bersifat terbuka. Semua masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa menentukan bupati atau wali kota pilihannya. Pemilihan wali kota biasanya berjalan lebih sengit dibandingkan dengan kabupaten, karena sistem politik yang dijalankan calon wali kota biasanya sangat modern.

MG/ Nabillah Amanda Rahmawaty