Cerita Airlangga tentang Sejarah Panjang Golkar dengan PDIP

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menceritakan kembali bagaimana kerja sama Partai Golkar dan PDIP dalam politik dan pemerintahan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama hingga kini.

Bahkan kiprah Golkar dalam pemerintahan telah tampak sejak Pemilu 1955, di mana pada masa itu Presiden Soekarno merasa gelisah dengan banyaknya gerakan politik. Pada saat itulah cikal bakal peran Golkar terbentuk dan hadir.

"Dari situlah Bung Karno membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) pada tahun 1964 dan meminta kepada angkatan darat untuk membidani Sekber Golongan Karya. Sesudah itu Golkar memang di pemerintahan," kata Airlangga pada pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Monas, Jakarta, Sabtu (8/10/2022).

Baca juga: Jadi Lokasi Pertemuan dengan Airlangga, Puan Percaya Mitos Monas

Sebelumnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa PDIP dan Partai Golkar saling mengisi satu sama lain sejak lama bermula dari pembangunan Monas yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno, ayah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri lalu diresmikan oleh Soeharto.

"Pembangunan berlanjut seperti yang disimbolkan oleh Monas, di bangun oleh Bung Karno dan diresmikan oleh Pak Harto pada waktu itu," ungkapnya.

Selain itu, Golkar juga nampak pada masa reformasi Presiden Habibie dan Megawati. Di mana saat itu, Golkar memiliki kursi terbanyak di parlemen menyetujui reformasi.

Airlangga juga menyampaikan, peran Ketua Umum PDIP Megawati yang saat itu menjabat sebagai Presiden menyetujui amendemen ke-4 terkait pemilihan langsung.

"Golkar pada saat reformasi kursinya terbesar di Parlemen, namun Golkar setuju untuk reformasi. Dan yang menyetujui pemilihan langsung presiden dalam amandemen keempat adalah waktu itu Presiden Ibu Megawati. Sehingga sejarah ini, mungkin yang mencatat hanya dua partai politik, Golkar dan PDIP," jelasnya.

Melanjutkan bagaimana hubungan kerja sama kedua partai itu, Airlangga mengungkapkan, peran Golkar dan PDIP yang saat ini bergabung dalam koalisi presiden telah berhasil menangani beberapa permasalahan yang kini sedang Indonesia hadapi.

"Salah satu keberhasilan penanganan Covid, karena pemerintah mengundangkan Perppu dan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan ini langsung disetujui parlemen yang dipimpin Ibu Puan," ujar Menko Perekonomian itu.

Selain Covid-19, Airlangga menyebutkan Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar di tahun 2023 mendatang, salah satunya adalah masalah perekonomian. Namun karena terjalin kerja sama yang baik dari pemerintah dan lembaga berwenang, maka ekonomi di Indonesia masih bisa dikatakan cukup terkendali.

Melihat hal itu, Airlangga kembali mengingatkan untuk melanjutkan pembangunan ke depannya. Untuk melakukan hal itu diperlukan dua unsur partai politik terbesar, yaitu PDIP dan Golkar. Ia optimistis pemerintahan bisa tetap berjalan dengan baik selama masih ada Golkar dan PDIP didalamnya.

"Selama Golkar dan PDIP di pemerintahan, saya yakin pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Dan ibu juga menyampaikan bahwa pembicaraan kita bahwa politik kedepan adalah untuk melanjutkan pembangunan, dan untuk melanjutkan pembangunan harus ada dua unsur partai politik terbesar di Indonesia. yaitu PDIP dan Partai Golkar," tutur Airlangga.

Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut Airlangga dan Puan melakukan jalan santai dan melakukan sarapan bersama. Setelahnya, mereka berkeliling dengan mobil listrik yang telah disiapkan Airlangga untuk Puan.