Hindari Hate Speech, TGB Minta Para Khatib Tak Politisasi Agama

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi berpesan kepada para khatib Indonesia, untuk menghindari dampak negatif politik identitas. Dengan cara tidak mempolitisir agama saat melakukan khotbah di ruang publik.

"Hindari tasyisuddin alias mempolitisir agama, tapi prinsip Islamnya yang harus dimunculkan yaitu keadilan. Hindari hate speech/khitobul karahiyah, munculkan khitobul mahabbah/ujaran kasih sayang," kata TGB dalam acara talkshow Khatib bertema Menolak Politik Identitas di Asrama Haji, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: TGB Sebut Kondusifitas Keberagaman adalah Rahmat Allah

Pada talkshow yang digelar oleh Wadah Silaturohim Khatib Indonesia (Wasathi), TGB mengingatkan bahwa pada dasarnya peran khatib atau pendakwah adalah memegang amanah nabi. Sehingga peranan tersebut minimal harus dikembalikan secara utuh nilai-nilainya dan tidak boleh berkurang.

"Masjid memiliki fitrahnya untuk membersihkan batin/jiwa seorang muslim, sehingga jangan sampai umat Islam keluar dari masjid malah panas hati sumpek pikirannya karena mendengar khotbah atau ceramah yang isinya adalah kebisingan politik," jelas TGB.

Menurut TGB, identitas seharusnya menjadi salah satu media saling mengenal, bukan justru dijadikan alat pembentukan kelompok antara satu dengan yang lain.

"Identitas harus jadi media taaruf, bukan malah menjadi alat untuk membentur-benturkan antar kelompok dan mengeliminasi kelompok lain," tuturnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini diawali dengan prosesi wisuda 20 orang khatib yang telah mengikuti pelatihan khatib moderat angkatan 1 selama empat bulan. Lalu ditutup dengan deklarasi para khatib Wasathi untuk menciptakan pemilu damai.

Di mana Wasathi mendorong terwujudnya iklim kontestasi politik yang mengedepankan kompetisi gagasan konstruktif dan berkerukunan sebagai satu negara bangsa Indonesia untuk kemaslahatan tanpa memandang asal agama, suku, dan golongan.

Serta mengajak semua aktivis politik dan elite politik bangsa Indonesia untuk mengedepankan politik kesejahteraan bangsa secara adil dan merata.