Urgensi Mobil Dinas Listrik Pejabat Negara

Hal yang kedua ini berkaitan erat dengan posisi Indonesia yang memegang presidensi pertemuan G-20 yang puncaknya akan digelar tak lama lagi di Bali dan Jakarta. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi para delegasi selama berlangsungnya pertemuan puncak nanti.

Saat ini di masyarakat beredar sejumlah merek kendaraan listrik baik roda dua maupun roda empat. Namun rata-rata untuk yang roda empat belum diproduksi di Indonesia. Saat ini baru 3 perusahaan perakitan mobil listrik di Indonesia. Ini berarti pengadaan kendaraan listrik roda empat akan menyedot anggaran pusat dan daerah yang lumayan besar.

Hitungan awam misalnya, jika diperlukan 132.000 kendaraan listrik hingga 2030 (asumsi kendaraan roda empatnya 100.000 unit) dengan harga rata rata Rp 300.000.000 berarti harus dianggarkan Rp30 triliun di APBN dan APBD.

Ini jumlah yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan urgensi kebutuhan masyarakat yang lebih memerlukan perhatian. Terutama untuk menjaga daya beli yang terpukul akibat kenaikan BBM bersubsidi, aktivitas ekonomi yang belum pulih benar setelah dua tahun dihantam badai Covid-19, ancaman kelangkaan pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina dan terakhir kekhawatiran akan datangnya resesi ekonomi dunia pada 2023.

Percepatan tranformasi dari ketergantungan energi fosil ke energi listrik adalah sebuah keniscayaan yang nyaris tidak bisa dielakkan. Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan serta-merta seperti halnya membangun jembatan atau jalan tol. Apalah artinya pindah ke energi listrik dengan maksud mengurangi ketergantungan dengan energi fosil tapi malah kita terjebak dengan ketergantungan baru yang tak kalah peliknya.