Rapat Tertutup Komisi I DPR dan Kemhan/TNI Dikritik
loading...
A
A
A
Karena itu, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka. Jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, maka baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.
"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR, termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup. Apa sih yang sebegitu rahasianya dari persoalan anggaran Kemhan dan TNI sampai harus ditutup terus?" katanya.
Lucius mengingatkan, jangan menjadikan urusan strategis pertahanan sebagai alasan untuk menutup akses publik terhadap program Kemhan. Dia memahami ada hal rahasia dalam pertahanan tapi dalam pembicaraan anggaran hanya terkait kebijakan umum.
"Komisi I harus punya tanggung jawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kemhan," katanya.
Dia menyarankan agar Komisi I DPR harus mulai menyatakan keinginan atau sikap mereka untuk menyelenggarakan rapat terbuka, sehingga tidak perlu ditawarkan kepada mitra yang hadir. "Kalau mitra membawa informasi rahasia, silakan diberitahukan terlebih dahulu jenis rahasia itu ke publik, agar publik paham alasan menutup rapat itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menanyakan kepada forum apakah rapat akan digelar secara terbuka atau tertutup.
"Kami tanyakan dulu kepada forum fapat kerja apakah rapat bersifat tertutup atau terbuka," kata Meutya, Senin (26/9/2022).
Atas pertanyaan tersebut, Menhan Prabowo pun meminta agar rapat dilaksanakan secara tertutup.
"Saudara Menhan? Tertutup?" ucapnya.
"Baik, rapat kita buka dengan sifat tertutup," katanya.
"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR, termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup. Apa sih yang sebegitu rahasianya dari persoalan anggaran Kemhan dan TNI sampai harus ditutup terus?" katanya.
Lucius mengingatkan, jangan menjadikan urusan strategis pertahanan sebagai alasan untuk menutup akses publik terhadap program Kemhan. Dia memahami ada hal rahasia dalam pertahanan tapi dalam pembicaraan anggaran hanya terkait kebijakan umum.
"Komisi I harus punya tanggung jawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kemhan," katanya.
Dia menyarankan agar Komisi I DPR harus mulai menyatakan keinginan atau sikap mereka untuk menyelenggarakan rapat terbuka, sehingga tidak perlu ditawarkan kepada mitra yang hadir. "Kalau mitra membawa informasi rahasia, silakan diberitahukan terlebih dahulu jenis rahasia itu ke publik, agar publik paham alasan menutup rapat itu," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menanyakan kepada forum apakah rapat akan digelar secara terbuka atau tertutup.
"Kami tanyakan dulu kepada forum fapat kerja apakah rapat bersifat tertutup atau terbuka," kata Meutya, Senin (26/9/2022).
Atas pertanyaan tersebut, Menhan Prabowo pun meminta agar rapat dilaksanakan secara tertutup.
"Saudara Menhan? Tertutup?" ucapnya.
"Baik, rapat kita buka dengan sifat tertutup," katanya.
