Rapat Tertutup Komisi I DPR dan Kemhan/TNI Dikritik

JAKARTA - Rapat Komisi I DPR terkait Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan /TNI tahun 2023 pada Senin (26/9/2022) digelar tertutup. Rapat itu kelanjutan rapat pada Senin, 5 September 2022, yang tertunda proses pengesahannya karena melebarnya pembahasan, termasuk pernyataan kontroversial Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolan yang menyebut TNI seperti gerombolan.

Saat itu, keinginan menggelar rapat tertutup diprotes oleh Effendi Simbolon. Protes berakhir dengan keputusan rapat dilakukan secara terbuka. Namun dalam rapat Komisi I DPR pada hari ini justru dilakukan secara tertutup.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritisi raker terkait RKA Kemhan/TNI yang berlangsung tertutup. Menurutnya, rapat yang berjalan terbuka, memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian/lembaga.



"Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal TNI," kata Lucius di Jakarta, Senin (26/9/2022).

Menurut Lucius Karus, selalu ada manfaat di balik desakan rapat terbuka di DPR, yaitu agar publik mengetahui apa yang dibicarakan karena masyarakat berhak tahu apa yang terjadi. "Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik," katanya.

Dia menuturkan, rapat yang berlangsung terbuka bisa mengetahui harmonis atau tidak di internal kementerian/lembaga. Hubungan antarlembaga seperti TNI, seharusnya jadi urusan DPR untuk mengawasi.

"Jadi jangan justru rapat ditutup. Komisi I mau main rahasia-rahasiaan untuk kepentingan siapa?" katanya.

Lucius Karus menilai kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat, memberikan kesan tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat. Anggota DPR seharusnya memiliki kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apa pun dengan mitra kerja seperti Kemhan dan TNI.

Baca juga: Rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI dan Menhan Digelar Tertutup

Karena itu, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka. Jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, maka baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.

"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR, termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup. Apa sih yang sebegitu rahasianya dari persoalan anggaran Kemhan dan TNI sampai harus ditutup terus?" katanya.

Lucius mengingatkan, jangan menjadikan urusan strategis pertahanan sebagai alasan untuk menutup akses publik terhadap program Kemhan. Dia memahami ada hal rahasia dalam pertahanan tapi dalam pembicaraan anggaran hanya terkait kebijakan umum.

"Komisi I harus punya tanggung jawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kemhan," katanya.

Dia menyarankan agar Komisi I DPR harus mulai menyatakan keinginan atau sikap mereka untuk menyelenggarakan rapat terbuka, sehingga tidak perlu ditawarkan kepada mitra yang hadir. "Kalau mitra membawa informasi rahasia, silakan diberitahukan terlebih dahulu jenis rahasia itu ke publik, agar publik paham alasan menutup rapat itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menanyakan kepada forum apakah rapat akan digelar secara terbuka atau tertutup.

"Kami tanyakan dulu kepada forum fapat kerja apakah rapat bersifat tertutup atau terbuka," kata Meutya, Senin (26/9/2022).

Atas pertanyaan tersebut, Menhan Prabowo pun meminta agar rapat dilaksanakan secara tertutup.

"Saudara Menhan? Tertutup?" ucapnya.

"Baik, rapat kita buka dengan sifat tertutup," katanya.