Partai Pemerintah Dituding Bungkam SBY dan AHY, Waketum PAN: Itu Hil yang Mustahal
Minggu, 25 September 2022 - 17:12 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meyakini tidak ada partai pemerintah yang alergi, bahkan melarang partai oposisi untuk melakukan kritik. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meyakini tidak ada partai pemerintah yang alergi, bahkan melarang partai oposisi untuk melakukan kritik. Hal ini ditegaskan Viva Yoga menanggapi pernyataan Balitbang Partai Demokrat yang menyebut ada kader partai pemerintah melarang Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) berbicara.
"Saya meyakini tidak ada partai pemerintah alergi terhadap saran atau kritik yang datangnya dari partai politik di luar pemerintah, masyarakat, akademisi, pengamat politik, atau siapapun warga bangsa," kata Viva Yoga kepada MNC Portal, Minggu (25/9/2022).
Menurut Yoga, anggota partai pemerintah saat rapat-rapat Komisi DPR justru melakukan otokritik terhadap kinerja kementerian dan lembaga. Tujuannya agar pemerintah dapat berjalan dengan bersih, efektif, efisien, dan program yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi rakyat.
Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
"Partai koalisi pemerintah itu taat Konstitusi dan mengerti serta melaksanakan peraturan perundangan-undangan. Tidak mungkin sewenang-wenang, otoriter, menggunakan pendekatan kekuasaan, atau menyumpal suara demokrasi," ucapnya.
Yoga menjelaskan, hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin di Pasal 28 UUD 1945.
"Jadi jika ada partai koalisi pemerintah yang diisukan atau dituduh melarang kader partai di luar pemerintah untuk berbicara atau mengkritik, maka kata Asmuni Srimulat, itu suatu hil yang mustahal, alias hal yang mustahil, he.. he.. he..," kelakarnya.
Karena itu, Yoga menyarankan kepada partai politik di luar pemerintah tidak perlu memperpanjang narasi sentimentil atau merasa seakan-akan dizalimi, disakiti, diintimidasi, ditekan, diancam, atau diteror. Sebab hal itu hanya segelintir drama skenario untuk meningkatkan elektoral partai politik atau figur.
"Saat ini masyarakat sudah semakin cerdas dan memiliki kesadaran politik dalam menilai proses politik. Setiap narasi atau drama-drama politik akan disaring dulu oleh masyarakat, tidak ditelan mentah-mentah," katanya.
Sebelumnya, Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, ada kader partai pemerintah yang melarang SBY dan AHY untuk berbicara. "Kader partai pendukung pemerintah melarang Ketum @PDemokrat Mas @AgusYudhoyono dan Pak @SBYudhoyono banyak bicara di sebuah negara demokratis," tulisnya di akun Twitter-nya @syahrial_nst, Sabtu (24/9/2022).
Syahrial mengibaratkan pembungkaman tersebut seperti kejadian anggota Dewan yang mematikan mic saat sidang di Gedung DPR. Meski begitu, Syahrial tak menyebut siapa sosok kader partai pemerintah yang melarang para politisi Demokrat untuk berbicara.
"Bisa dibayangkan, jika orang yang terbiasa mematikan mic saat sidang di DPR menjadi presiden, akan berapa banyak suara rakyat yang dibungkam?" katanya.
"Saya meyakini tidak ada partai pemerintah alergi terhadap saran atau kritik yang datangnya dari partai politik di luar pemerintah, masyarakat, akademisi, pengamat politik, atau siapapun warga bangsa," kata Viva Yoga kepada MNC Portal, Minggu (25/9/2022).
Menurut Yoga, anggota partai pemerintah saat rapat-rapat Komisi DPR justru melakukan otokritik terhadap kinerja kementerian dan lembaga. Tujuannya agar pemerintah dapat berjalan dengan bersih, efektif, efisien, dan program yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi rakyat.
Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
"Partai koalisi pemerintah itu taat Konstitusi dan mengerti serta melaksanakan peraturan perundangan-undangan. Tidak mungkin sewenang-wenang, otoriter, menggunakan pendekatan kekuasaan, atau menyumpal suara demokrasi," ucapnya.
Yoga menjelaskan, hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin di Pasal 28 UUD 1945.
"Jadi jika ada partai koalisi pemerintah yang diisukan atau dituduh melarang kader partai di luar pemerintah untuk berbicara atau mengkritik, maka kata Asmuni Srimulat, itu suatu hil yang mustahal, alias hal yang mustahil, he.. he.. he..," kelakarnya.
Karena itu, Yoga menyarankan kepada partai politik di luar pemerintah tidak perlu memperpanjang narasi sentimentil atau merasa seakan-akan dizalimi, disakiti, diintimidasi, ditekan, diancam, atau diteror. Sebab hal itu hanya segelintir drama skenario untuk meningkatkan elektoral partai politik atau figur.
"Saat ini masyarakat sudah semakin cerdas dan memiliki kesadaran politik dalam menilai proses politik. Setiap narasi atau drama-drama politik akan disaring dulu oleh masyarakat, tidak ditelan mentah-mentah," katanya.
Sebelumnya, Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, ada kader partai pemerintah yang melarang SBY dan AHY untuk berbicara. "Kader partai pendukung pemerintah melarang Ketum @PDemokrat Mas @AgusYudhoyono dan Pak @SBYudhoyono banyak bicara di sebuah negara demokratis," tulisnya di akun Twitter-nya @syahrial_nst, Sabtu (24/9/2022).
Syahrial mengibaratkan pembungkaman tersebut seperti kejadian anggota Dewan yang mematikan mic saat sidang di Gedung DPR. Meski begitu, Syahrial tak menyebut siapa sosok kader partai pemerintah yang melarang para politisi Demokrat untuk berbicara.
"Bisa dibayangkan, jika orang yang terbiasa mematikan mic saat sidang di DPR menjadi presiden, akan berapa banyak suara rakyat yang dibungkam?" katanya.
(abd)
Lihat Juga :
