Masyarakat Puas ke Presiden Jokowi karena Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) diyakini karena sukses membangun infrastruktur . Sehingga, menyerang Presiden Jokowi dengan isu infrastruktur dinilai blunder alias sebuah kesalahan.

"Pembangunan infrastruktur menempati rangking pertama kepuasaan publik ke Jokowi. Jadi, AHY salah isu kalau serang Jokowi di bidang infrastruktur," kata Pengamat Politik Adi Prayitno, Jumat (23/9/2022).

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu menyindir kinerja pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur. AHY mengatakan kebanyakan infrastruktur telah dibangun lebih dulu oleh pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).





Pemerintahan Jokowi disebut tinggal meresmikan atau seremoni gunting pita. Menurut Adi, AHY sengaja menyerang Jokowi dengan mengklaim 70% hingga 80% proyek infrastruktur sudah dibangun di era SBY.

Padahal, menurut Adi, sudah rahasia umum pemerintahan Jokowi sangat masif membangun infrastruktur. "Dua periode Jokowi, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 kilometer di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun. Pembangunan pada masa SBY sepanjang 189,2 KM jalan tol, baru rampung setelah 10 tahun," ujarnya.

Dia melanjutkan, tidak hanya jalan tol Jokowi juga membangun 29 bandara. Sedangkan SBY, 10 tahun menjabat hanya bisa membangun 24 bandara. Di era Jokowi, sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu tujuh tahun pemerintahan.

Sebanyak 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Pada masa SBY, hanya mampu membangun 14 bendungan. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa pemerintah bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Dia menilai keberhasilan pemerintah dalam membangun tak lepas dari dukungan rakyat. Dia mengatakan, kepemimpinan di negeri ini harus berkelanjutan. Apa yang sudah digagas pemerintah sebelumnya, dilanjutkan pemerintah selanjutnya. Ini sebuah kewajaran.

"Tentunya, kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan buat tunjukan siapa paling hebat. Kecuali, memang yang dicari memang tepuk tangan, ya silakan saja," tutur Faldo.