Wacana Subsidi Kendaraan Listrik, Partai Perindo: Solusi Ketergantungan terhadap BBM
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus mengkampanyekan perpindahan dari kendaraan menggunakan BBM ke kendaraan listrik . Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah sedang menggodok skema subsidi agar semakin banyak masyakarat yang menggunakan kendaraan listrik.
Merespons hal tersebut, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yusuf Lakaseng menilai rencana yang solutif. Menurutnya, dengan memberikan subsidi maka merupakan solusi bagi masyarakat yang akan berpindah ke kendaraan listrik.
"Ini adalah solusi, solusi untuk memutus ketergantungan kita terhadap BBM," ujar Yusuf kepada MNC Portal yang dikutip Kamis (21/9/2022).
Yusuf melanjutkan dengan ketergantungan kepada BBM maka jika terjadi kenaikan harga minyak dunia Indonesia akan mengalami gejolak ekonomi. Dikhawatirkan, jika ada gejolak di sektor ekonomi akan berdampak juga pada sektor sosial dan politik.
Dengan beralihnya ke kendaraan listrik juga mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Misalnya, Yusuf menyebutkan tentang pengeluaran harian. Dengan harga yang relatif terjangkau dari BBM, menggunakan kendaraan listrik akan menghemat pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.
"Lingkungan kita lebih banyak manfaatnya, polusi berkurang," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kementerian untuk memberikan prioritas kepada kendaraan listrik.
"Artinya katakan mobil kita lakukan penggantian atau yang baru tetapi juga motor. Banyak juga motor-motor dinas yang dimiliki KL (kementerian/lembaga)," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (19/9/2022).
Adapun, saat ini pihaknya tengah berdiskusi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan subsidi pada kendaraaan listrik. Subsidi itu baik untuk K/L maupun masyarakat. Baca juga: Kementerian ESDM Sebut Tarif Listrik Berpotensi Turun, Ini Sebabnya
"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu kendaraan motor. Baik mereka yang punya K/L maupun masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan yang komersial," katanya.
Merespons hal tersebut, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yusuf Lakaseng menilai rencana yang solutif. Menurutnya, dengan memberikan subsidi maka merupakan solusi bagi masyarakat yang akan berpindah ke kendaraan listrik.
"Ini adalah solusi, solusi untuk memutus ketergantungan kita terhadap BBM," ujar Yusuf kepada MNC Portal yang dikutip Kamis (21/9/2022).
Yusuf melanjutkan dengan ketergantungan kepada BBM maka jika terjadi kenaikan harga minyak dunia Indonesia akan mengalami gejolak ekonomi. Dikhawatirkan, jika ada gejolak di sektor ekonomi akan berdampak juga pada sektor sosial dan politik.
Dengan beralihnya ke kendaraan listrik juga mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Misalnya, Yusuf menyebutkan tentang pengeluaran harian. Dengan harga yang relatif terjangkau dari BBM, menggunakan kendaraan listrik akan menghemat pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.
"Lingkungan kita lebih banyak manfaatnya, polusi berkurang," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kementerian untuk memberikan prioritas kepada kendaraan listrik.
"Artinya katakan mobil kita lakukan penggantian atau yang baru tetapi juga motor. Banyak juga motor-motor dinas yang dimiliki KL (kementerian/lembaga)," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (19/9/2022).
Adapun, saat ini pihaknya tengah berdiskusi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan subsidi pada kendaraaan listrik. Subsidi itu baik untuk K/L maupun masyarakat. Baca juga: Kementerian ESDM Sebut Tarif Listrik Berpotensi Turun, Ini Sebabnya
"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu kendaraan motor. Baik mereka yang punya K/L maupun masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan yang komersial," katanya.
(kri)