Kemarahan Bupati Boltim ke Menteri Dinilai Bentuk Kekesalan ke Pemerintah
Senin, 27 April 2020 - 15:01 WIB
loading...
A
A
A
Laode menyebut kemarahan Bupati Boltim setidaknya mengandung tiga pesan khusus. Pesan pertama, Presiden harus segera memastikan komando implentasi penanganan dampak Covid-19 dalam satu garis khusus yang bisa dieksekusi langsung oleh para kepala daerah di seluruh Nusantara.
"Yang terjadi sekarang ini, disain dan kebijakan kebijakan ternyata 'tidak satu kata' di antara beberapa menteri atau pejabat pembantu presiden di Jakarta. Sehingga para kepala daerah merasa bingung dalam implementasi. Akibatnya warga kurang mampu di daerahlah yang menjadi korbannya," tuturnya. (Baca juga: Dari Penjara, Siti Fadilah Beri Tahu Jokowi Cara Hadapi Corona )
Pesan kedua, lanjut Loade, sikap dan kekesalan Bupati Boltim itu merupakan representasi para pimpinan daerah yang sangat peduli terhadap rakyatnya.
Sebagai ujung tombak pejabat pelayanan publik di daerah, para kepala merasakan betul nasib dan derita warga kurang mampu yang terdampak Covid-19, berempati pada rakyat sekaligus tak ingin melihat warganya jadi korban.
"Sementara untuk segera mengatasinya agar tak jatuh korban dengan akan gunakan uang rakyat yang dikekolanya, masih terus dihambat oleh kebijakan pihak pemerintah pusat," ungkapnya.
"Yang terjadi sekarang ini, disain dan kebijakan kebijakan ternyata 'tidak satu kata' di antara beberapa menteri atau pejabat pembantu presiden di Jakarta. Sehingga para kepala daerah merasa bingung dalam implementasi. Akibatnya warga kurang mampu di daerahlah yang menjadi korbannya," tuturnya. (Baca juga: Dari Penjara, Siti Fadilah Beri Tahu Jokowi Cara Hadapi Corona )
Pesan kedua, lanjut Loade, sikap dan kekesalan Bupati Boltim itu merupakan representasi para pimpinan daerah yang sangat peduli terhadap rakyatnya.
Sebagai ujung tombak pejabat pelayanan publik di daerah, para kepala merasakan betul nasib dan derita warga kurang mampu yang terdampak Covid-19, berempati pada rakyat sekaligus tak ingin melihat warganya jadi korban.
"Sementara untuk segera mengatasinya agar tak jatuh korban dengan akan gunakan uang rakyat yang dikekolanya, masih terus dihambat oleh kebijakan pihak pemerintah pusat," ungkapnya.
Lihat Juga :
