Purnawirawan TNI Desak Pembinaan Pancasila Diatur Melalui UU
Kamis, 02 Juli 2020 - 21:26 WIB
loading...
Sejumlah purnawirawan TNI bertemu dengan Pimpinan MPR membahas Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Jakarta, Kamis (2/6/2020). Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertemu dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta, Kamis (2/6/2020). Mereka membahas Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
Salah satu purnawirawan yang hadir, Try Sutrisno mengatakan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) telah merumuskan dan memberikan empat alasan pentingnya RUU PIP. (Baca juga: Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Usul RUU HIP Diubah Judul dan Substansinya)
Pertama, menurut mantan Wakil Presiden itu, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat. Alasannya, sejak reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila ditinggalkan dan ditanggalkan.
“Misalnya, BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) bubar tapi enggak ada penggantinya. Pelajaran Pancasila mulai dari TK sampai SMA tak lagi wajib,” ujarnya.
Kedua, ideologi transaksional menjadi bebas masuk dan berkembang di Indonesia. Try menerangkan jika tak ditangani serius, ada kekhawatiran berkembangnya ideologi ekstrem yang bisa merusak persatuan dan kepribadian Bangsa Indonesia.
Dia mengungkapkan liberalisme dan kapitalisme masuk dengan bebas. Hal tersebut menyebabkan tatanan ekonomi dikuasai pemilik modal. “Demikian juga paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme begitu leluasa bekerja di tengah-tengah masyarakat. Potensi paham komunis atau neokomunisme bangkit juga harus dicermati dan diwaspadai terus-menerus,” tuturnya.
Ketiga, LVRI dan PPAD menilai adanya potensi ancaman yang semakin serius dari penyebaran paham ekstrem. Para pelaku diduga semakin lihai dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).
Terakhir, Try memaparkan perlu adanya lembaga khusus yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan ideologi untuk menghadapi tantangan atas eksistensi ideologi negara. Para veteran dan purnawirawan, katanya, mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila untuk melakukan pembinaan yang diatur melalui undang-undang (UU).
“Kami bersyukur Pak Jokowi membentuk UKP PIP yang kemudian menjadi BPIP. Kami berharap lembaga yang tanggung jawabnya mengawal pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung pada suatu rezim," ucapnya. (Baca juga: Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Akan Temui Pimpinan MPR terkait RUU PIP)
Dalam pertemuan itu, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum LVRI Saiful Sulun dan Ketua Umum PPAD Kiki Syahnakri. Mereka diterima langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta wakil; Ahmad Basarah, Syarif Hasan, Ahmad Muzani, Fadel Muhammad, dan Arsul Sani.
Salah satu purnawirawan yang hadir, Try Sutrisno mengatakan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) telah merumuskan dan memberikan empat alasan pentingnya RUU PIP. (Baca juga: Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Usul RUU HIP Diubah Judul dan Substansinya)
Pertama, menurut mantan Wakil Presiden itu, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat. Alasannya, sejak reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila ditinggalkan dan ditanggalkan.
“Misalnya, BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) bubar tapi enggak ada penggantinya. Pelajaran Pancasila mulai dari TK sampai SMA tak lagi wajib,” ujarnya.
Kedua, ideologi transaksional menjadi bebas masuk dan berkembang di Indonesia. Try menerangkan jika tak ditangani serius, ada kekhawatiran berkembangnya ideologi ekstrem yang bisa merusak persatuan dan kepribadian Bangsa Indonesia.
Dia mengungkapkan liberalisme dan kapitalisme masuk dengan bebas. Hal tersebut menyebabkan tatanan ekonomi dikuasai pemilik modal. “Demikian juga paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme begitu leluasa bekerja di tengah-tengah masyarakat. Potensi paham komunis atau neokomunisme bangkit juga harus dicermati dan diwaspadai terus-menerus,” tuturnya.
Ketiga, LVRI dan PPAD menilai adanya potensi ancaman yang semakin serius dari penyebaran paham ekstrem. Para pelaku diduga semakin lihai dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).
Terakhir, Try memaparkan perlu adanya lembaga khusus yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan ideologi untuk menghadapi tantangan atas eksistensi ideologi negara. Para veteran dan purnawirawan, katanya, mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila untuk melakukan pembinaan yang diatur melalui undang-undang (UU).
“Kami bersyukur Pak Jokowi membentuk UKP PIP yang kemudian menjadi BPIP. Kami berharap lembaga yang tanggung jawabnya mengawal pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung pada suatu rezim," ucapnya. (Baca juga: Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Akan Temui Pimpinan MPR terkait RUU PIP)
Dalam pertemuan itu, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum LVRI Saiful Sulun dan Ketua Umum PPAD Kiki Syahnakri. Mereka diterima langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta wakil; Ahmad Basarah, Syarif Hasan, Ahmad Muzani, Fadel Muhammad, dan Arsul Sani.
(kri)
Lihat Juga :
