Persilakan SBY Turun Gunung, PDIP: Jangan Fitnah Pemerintahan Jokowi
Sabtu, 17 September 2022 - 19:51 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
"Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” kata Hasto.
Dampak lebih lanjut, menurut Hasto, rezim SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. “Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” jelas Hasto.
Menurut Hasto, sulitnya pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi capres nanti tidak boleh menjadi alasan SBY turun gunung dan menuduh pemerintahan Jokowi.
“Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata Hasto.
Selain itu, Hasto menyebut yang disampaikan oleh SBY selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkannya.
"Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” kata Hasto.
Dampak lebih lanjut, menurut Hasto, rezim SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. “Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” jelas Hasto.
Menurut Hasto, sulitnya pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi capres nanti tidak boleh menjadi alasan SBY turun gunung dan menuduh pemerintahan Jokowi.
“Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata Hasto.
Selain itu, Hasto menyebut yang disampaikan oleh SBY selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkannya.
Lihat Juga :
