DKPP Sebut Papua dan Sumatera Utara Paling Rawan Pelanggaran Etika Pemilu

Jum'at, 16 September 2022 - 13:35 WIB
loading...
DKPP Sebut Papua dan Sumatera Utara Paling Rawan Pelanggaran Etika Pemilu
Ketua DKPP Heddy Lukito mengungkapkan Papua masih menjad wilayah paling rawan pelanggaran etika pemilu. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Papua dan Sumatera Utara menjadi wilayah yang paling rawan terjadi pelanggaran etika Pemilihan Umum (Pemilu). Karena itu kedua wilayah itu ini menjadi perhatian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam hal pengawasannya jelang Pemilu serentak 2024.

"Dua (wilayah) itu yang akan menjadi perhatian kita, kebetulan di papua nanti ada pemilu DOB (Daerah Otonomi Baru). Sehingga perlu perhatian khusus bagi DKPP, untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemilu di sana," ujarnya Ketua DKPP RI, Heddy Lugito di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, (16/9/2022).

Baca juga: Sekjen Kemendagri Terima Penghargaan dari DKPP

Dia mengungkapkan DKPP RI telah melakukan pemetaan untuk wilayah yang rawan terjadi pelanggaran etika Pemilu. Urutan pertama Papua, disusul Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel)

"Kalau di Papua rata-rata ada 18 perkara pelanggaran yang kita sidangkan selama 5 tahun terakhir rata-rata dalam setahu. Nah kalau di Sumatera Utara 17 pelanggaran," ungkapnya.

Heddy juga telah menyiapkan strategi dalam meminimalisir tingkat pelanggaran Pemilu. Kata Heddy DKPP lebih mengedepankan adalah pencegahan dibanding penanganan

"Karena DKPP itu berhasil dan tidak bukan karena banyaknya penanganan perkara, bukan karena banyaknya pelanggaran perkara tapi makin banyak berkurangnya. Kalau makin banyak berkurangnya penanganan perkara ya DKPP berhasil tapi kalau makin banyak berarti kita gagal," tuturnya.



DKPP pun juga akan bekerjasama dengan lembaga seperti KPU dan Bawaslu agar anggotanya tetap setia pada kode etik pemilu.

Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat soal etika Pemilu juga akan digencarkan.

"Sehingga diharapkan ke depan, tidak banyak perkara yang ditangani oleh DKPP, tidak banyak pelanggaran etika di tingkat penyelenggara pemilu. Itu yang kita harapkan," jelas Heddy.
(muh)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1636 seconds (11.252#12.26)