Sejarah Pemberontakan PRRI Permesta Serta Latar Belakangnya

JAKARTA - PRRI Permesta tercatat sebagai pemberontakan yang dilakukan usai Indonesia diakui sebagai negara berdaulat oleh Belanda. PRRI Permesta merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta.

Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1957. Dilansir dari journal2.um.ac.id, Pemberontakan tersebut muncul akibat ketidakpuasan daerah Sumatera dan Sulawesi terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan, ekonomi, perimbangan keuangan, dan kesejahteraan sosial.

Baca juga : Sejarah Pemberontakan APRA Lengkap dengan Latar Belakangnya

Wujud kekecewaan yang telah dirasakan ini mendorong mereka mendirikan organisasi berbentuk Dewan Daerah di Sumatera.

Dewan ini antara lain adalah :

- Dewan Garuda yang berlokasi di Sumatera Selatan dan diketuai oleh Letkol Barlian.
- Dewan Banteng yang berada di Sumatra Barat dan dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
- Dewan Gajah yang berada di Sumatera Utara dan dipimpin oleh Maludin Simbolon
- Dewan Manguni di Sulawesi. Berada di Manado, Sulawesi Utara, dengan diketuai oleh Kolonel Ventje Sumual.

Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng kemudian memproklamasikan pendirian PRRI pada 12 Februari 1958 yang kemudian didukung oleh dua dewan perjuangan lainnya.

Dalam pergerakannya dewan-dewan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerak perlawanan daerah, khususnya di wilayah Sumatera.

Sementara Permesta yang berada di Sulawesi telah berdiri pada 2 Maret 1957. Mereka tidak berniat melakukan pemberontakan melainkan hanya menginginkan pemerataan kesejahteraan di wilayah timur.

Permesta yang ada di Sumatera melahirkan Piagam Palembang yang memuat pentingnya diadakan desentralisasi dan melarang Komunisme.

Sayangnya keputusan tersebut tak lekas diakomodir oleh pemerintah sehingga memunculkan kesepakatan untuk meningkatkan pengambilalihan sumber-sumber ekonomi di daerah mereka, yang selama ini dikendalikan oleh pusat.

Selain itu, para tokoh-tokoh tersebut juga membina hubungan yang semakin meningkat dengan Amerika Serikat, Singapura, Tokyo, Taiwan dan Hongkong.

Sementara itu, pemerintah pusat menanggapi hal tersebut dengan cara melakukan serangan militer yang dahsyat untuk melakukan perlawanan Sumatra ini. Mereka juga mengambil para dedengkot perlawanan dari militer dan sipil.

Baca juga : Begini Sejarah dan Latar Belakang Pemberontakan RMS

Penumpasan terhadap para tokoh pemberontak itu mengerahkan semua kesatuan, dengan operasi militer bernama Operasi Sadar (Sumsel), Operasi Tegas (Riau), dan Operasi 17 Agustus (Padang). Semuanya bertugas untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai PRRI di Sumatra.

Letkol Barlian sebagai kepala Dewan Garuda menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah pusat dan daerah. Itulah sebabnya, ia menyatakan menarik diri dari konflik tersebut dan berada di luar arena.

Sikap tersebut mendapat dukungan dari Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Perantau Sumatra Tengah (BKOPST). Kelompok ini meminta agar Panglima TT II/Sriwijaya menjadi penengah dan meredam konfrontasi antara gerakan PRRI Permesta dan pemerintah pusat.

Pada akhirnya gerakan PRRI Permesta akhirnya mulai diredam pada Agustus 1958. Tahun 1961, Presiden Sukarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI/Semesta untuk kembali ke pangkuan NKRI dan diberikan amnesti.