Jokowi Diharapkan Pilih ASN Internal untuk Pimpin Imigrasi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi diharapkan memilih Aparatur Sipil Negara (ASN) internal untuk menempati posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Banyak ASN yang selama ini menapak karir di bidang keimigrasian memiliki kapasitas leadership dan profesionalisme untuk memimpin Imigrasi.
"Saya kira Imigrasi itu satu profesi yang dilandasi satu undang-undang dan itu pekerjaan yang sifatnya khusus. Di sana jadi dirjen, selain bicara leadership tapi profesionalisme juga diperlukan di situ," kata mantan Plt Dirjen Imigrasi Kemenkumham M Indra dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).
Indra yang menjabat Plt Dirjen Imigrasi periode 2009-2011 ini menuturkan, banyak persoalan muncul selama ini karena pimpinan Imigrasi dipilih dari orang luar. Mereka tidak menguasai sepenuhnya persoalan di Imigrasi dan enggan mendengarkan orang lain serta tidak mau belajar.
Baca juga: Dorong Permudah Layanan Imigrasi, Jokowi: Ganti Dirjen Sampai Bawahnya
"Syarat pemimpin, dia itu kan sebenarnya harus menguasai secara teknis dan substansi, itu jelas. Dia harus tahu dari hulu sampai hilir kerjaan Imigrasi. Dia harus tahu apa persoalan di Imigrasi. Dia harus mengenali anatomi organisasi terus mengenali SDM tentunya," ujarnya.
Indra mengaku tidak antiorang luar menjadi Dirjen Imigrasi. Sebab, banyak orang memiliki kapasitas untuk menjadi Dirjen Imigrasi. Namun akan lebih baik jika memberikan kesempatan SDM di internal Imigrasi yang menjadi pemimpin.
"Jadi kalau menurut saya, jadi Dirjen lebih baik memilih orang dalam, ada yang sudah Eselon 1 kok, ada yang sudah S3 Eselon 1, kenapa nggak dipilih. Jadi kenapa mesti ngambil dari luar," katanya.
Jika Dirjen Imigrasi dipimpin orang internal, maka akan memberikan optimisme kepada mahasiswa Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan ASN karir di Direktorat Imigrasi. Poltekim adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian, dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.
Menurut Indra, mahasiswa pegawai karir mempunyai harapan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi ketika memiliki kinerja kerja yang bagus.
"Jadi anak-anak itu tidak putus harapan dia. Beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan amanah itu secara baik dan benar," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menharapkan adanya perubahan total dalam pelayanan Imigrasi agar lebih mudah dan melayani. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022).
"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," kata Jokowi, Sabtu (10/9/2022).
"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," katanya.
Untuk diketahui, posisi Plt Dirjen Imigrasi ditempati Widodo Ekatjahjana sejak 30 Juni 2021. Dia menggantikan posisi Jhoni Ginting yang memasuki masa pensiun. Widodo juga menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham.
Kemenkumham baru mengumumkan seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Imigrasi pada pada 27 Juli 2022. Seleksi terbuka ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-573 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan proses open bidding atau lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi tersebut masih berlangsung dan memasuki proses final. Saat ini, terdapat 10 peserta dengan berbagai macam latar belakang akan mengikuti tahap akhir seleksi Dirjen Imigrasi, yakni wawancara setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi bidang (penulisan makalah) dan kompetensi manajerial dan sosial kultural (asesmen).
"Saya kira Imigrasi itu satu profesi yang dilandasi satu undang-undang dan itu pekerjaan yang sifatnya khusus. Di sana jadi dirjen, selain bicara leadership tapi profesionalisme juga diperlukan di situ," kata mantan Plt Dirjen Imigrasi Kemenkumham M Indra dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).
Indra yang menjabat Plt Dirjen Imigrasi periode 2009-2011 ini menuturkan, banyak persoalan muncul selama ini karena pimpinan Imigrasi dipilih dari orang luar. Mereka tidak menguasai sepenuhnya persoalan di Imigrasi dan enggan mendengarkan orang lain serta tidak mau belajar.
Baca juga: Dorong Permudah Layanan Imigrasi, Jokowi: Ganti Dirjen Sampai Bawahnya
"Syarat pemimpin, dia itu kan sebenarnya harus menguasai secara teknis dan substansi, itu jelas. Dia harus tahu dari hulu sampai hilir kerjaan Imigrasi. Dia harus tahu apa persoalan di Imigrasi. Dia harus mengenali anatomi organisasi terus mengenali SDM tentunya," ujarnya.
Indra mengaku tidak antiorang luar menjadi Dirjen Imigrasi. Sebab, banyak orang memiliki kapasitas untuk menjadi Dirjen Imigrasi. Namun akan lebih baik jika memberikan kesempatan SDM di internal Imigrasi yang menjadi pemimpin.
"Jadi kalau menurut saya, jadi Dirjen lebih baik memilih orang dalam, ada yang sudah Eselon 1 kok, ada yang sudah S3 Eselon 1, kenapa nggak dipilih. Jadi kenapa mesti ngambil dari luar," katanya.
Jika Dirjen Imigrasi dipimpin orang internal, maka akan memberikan optimisme kepada mahasiswa Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan ASN karir di Direktorat Imigrasi. Poltekim adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian, dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.
Menurut Indra, mahasiswa pegawai karir mempunyai harapan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi ketika memiliki kinerja kerja yang bagus.
"Jadi anak-anak itu tidak putus harapan dia. Beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan amanah itu secara baik dan benar," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menharapkan adanya perubahan total dalam pelayanan Imigrasi agar lebih mudah dan melayani. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022).
"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," kata Jokowi, Sabtu (10/9/2022).
"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," katanya.
Untuk diketahui, posisi Plt Dirjen Imigrasi ditempati Widodo Ekatjahjana sejak 30 Juni 2021. Dia menggantikan posisi Jhoni Ginting yang memasuki masa pensiun. Widodo juga menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham.
Kemenkumham baru mengumumkan seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Imigrasi pada pada 27 Juli 2022. Seleksi terbuka ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-573 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan proses open bidding atau lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi tersebut masih berlangsung dan memasuki proses final. Saat ini, terdapat 10 peserta dengan berbagai macam latar belakang akan mengikuti tahap akhir seleksi Dirjen Imigrasi, yakni wawancara setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi bidang (penulisan makalah) dan kompetensi manajerial dan sosial kultural (asesmen).
(abd)