Gara-gara Perayaan Ultah di Rapat Paripurna, Puan Maharani Dilaporkan ke MKD

Senin, 12 September 2022 - 18:17 WIB
loading...
Gara-gara Perayaan Ultah di Rapat Paripurna, Puan Maharani Dilaporkan ke MKD
Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Foto: MPI/Felldy Utama
A A A
JAKARTA - Perayaan ulang tahun ke-49 Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna beberapa hari lalu berbuntut panjang. Putri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

"Hari ini saya datang atas nama pribadi. Hari ini kami melaporkan Puan Maharani ke MKD RI atas viralnya video perayaan ultah di tanggal 6 yang lalu," kata Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Ia menyesalkan sikap Puan ketika massa banyak berdemo di depan Gedung DPR RI terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi justru tidak ditemui oleh Puan. "Di saat massa buruh berunjuk rasa, tapi beliau bukannya menerima perwakilan pengunjuk rasa, malah melakukan euforia di dalam gedung," ujarnya.

Baca juga: Buruh Sindir Puan Maharani: Dulu BBM Naik Nangis-nangis, Sekarang?



Oleh karena itu, Joko menyatakan bahwa laporan itu dilayangkan sebagai autokritik yang bersifat konstruktif. Sebab, ia menilai bahwa Puan hanya dianggap lip service soal kenaikan harga BBM yang banyak diprotes oleh publik.

"Dan jangan juga beliau hanya sekadar lip service atau jargon semata ketika beliau bilang meresapi, ikut merasakan. Tapi harus diaktualisasikan dalam sikap beliau sebagai ketua DPR. Itu mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM," tuturnya.

Dia pun berharap dengan adanya laporan ini, Puan bisa menyampaikan permohonan maafnya. MKD juga diharapkan memproses laporan tersebut.

"Kami mendesak MKD untuk memberikan, minimal teguran syukur-syukur sanksi. Itu kan domiannya MKD. Karena kami yakin tidak ada yang kebal apa pun termasuk kebal hukum atau kode etik. Kedua, kami meminta Ibu Puan Maharani meminta maaf," pungkasnya.
(rca)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1790 seconds (11.252#12.26)