Politisi Ini Ungkap Hacker Bjorka Bergaya Bahasa Orang Dalam Negeri
Senin, 12 September 2022 - 06:39 WIB
loading...
Politikus Partai Nasdem Willy Aditya menduga motif di balik serangan Bjorka berhubungan dengan isu otoritas perlindungan data pribadi Indonesia. Foto/dok.SNDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sepekan terakhir Indonesia dihebohkan aksi hacker yang menyebut diri Bjorka. Data lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), data Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga buzzer pro pemerintah Denny Siregar, diretas dan diekspos.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menduga motif di balik serangan Bjorka berhubungan dengan isu otoritas perlindungan data pribadi Indonesia. Diketahui, otoritas perlindungan data ini menjadi perdebatan yang sengit dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
"Kalau diperhatikan dari cuitannya, Bjorka ini ingin agar agensi pelindungan data pribadi berada di tangan korporasi, atau aktor lain yang berada diluar hukum," kata Willy saat dihubungi, Minggu (11/9/2022).
Baca juga: Retas Data Menteri hingga Presiden, Akun Twitter Bjorka Kena Suspend
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini menegaskan, keinginan untuk menyerahkan otoritas perlindungan data diserahkan ke swasta tentu tidak bisa disetujui. Karena, sama saja dengan kembali ke masa gelap, di mana manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan badan hukum
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menduga motif di balik serangan Bjorka berhubungan dengan isu otoritas perlindungan data pribadi Indonesia. Diketahui, otoritas perlindungan data ini menjadi perdebatan yang sengit dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
"Kalau diperhatikan dari cuitannya, Bjorka ini ingin agar agensi pelindungan data pribadi berada di tangan korporasi, atau aktor lain yang berada diluar hukum," kata Willy saat dihubungi, Minggu (11/9/2022).
Baca juga: Retas Data Menteri hingga Presiden, Akun Twitter Bjorka Kena Suspend
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini menegaskan, keinginan untuk menyerahkan otoritas perlindungan data diserahkan ke swasta tentu tidak bisa disetujui. Karena, sama saja dengan kembali ke masa gelap, di mana manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan badan hukum
Lihat Juga :
