KPK Sebut 600 Politisi Terjerat Kasus Korupsi
Minggu, 11 September 2022 - 11:16 WIB
loading...
Mantan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022). FOTO/DOK.SINDOnews/SUTIKNO
A
A
A
JAKARTA - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Amir Arief menyoroti tingginya angka korupsi di sektor politik. Berdasarkan data yang dikantongi KPK hingga Januari 2022, ada sekitar 600 politisi , yang meliputi anggota legislatif hingga kepala daerah, terjerat kasus korupsi.
Data itu dibeberkan Amir saat mengikuti acara Kick Off Road to Anti-Corruption Summit (ACS) ke-5 yang digelar KPK menggandeng sejumlah perguruan tinggi. Dalam kesempatan itu, Amir berharap ada pembenahan di sektor politik karena rawan terjadi celah pidana korupsi.
"Kita bisa melihat statistik penindakan yang dilakukan KPK hingga Januari 2022, begitu banyak politisi yang terjerat tindak pidana korupsi, kalau ditotal ada sekitar 600 politisi dari anggota DPR & DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Hal itu yang harus kita benahi bersama," kata Amir, Minggu (11/9/2022).
Menurut Amir, pembenahan sektor politik dari celah korupsi dapat berjalan optimal jika melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Hal itu disambut positif oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sukadiono.
Data itu dibeberkan Amir saat mengikuti acara Kick Off Road to Anti-Corruption Summit (ACS) ke-5 yang digelar KPK menggandeng sejumlah perguruan tinggi. Dalam kesempatan itu, Amir berharap ada pembenahan di sektor politik karena rawan terjadi celah pidana korupsi.
"Kita bisa melihat statistik penindakan yang dilakukan KPK hingga Januari 2022, begitu banyak politisi yang terjerat tindak pidana korupsi, kalau ditotal ada sekitar 600 politisi dari anggota DPR & DPRD, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Hal itu yang harus kita benahi bersama," kata Amir, Minggu (11/9/2022).
Menurut Amir, pembenahan sektor politik dari celah korupsi dapat berjalan optimal jika melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Hal itu disambut positif oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sukadiono.
Lihat Juga :
