Komitmen Lindungi Laut, Keseriusan Istana Diapresiasi

JAKARTA - Komitmen dan keseriusan Istana yang diwakili oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam melindungi laut dan nasib nelayan mendapat apresiasi. Direktur Eksekutif Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika menilai ini merupakan bentuk perhatian pemerintah.

"Kami mendukung Istana dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mendorong sinergitas semua aparat di laut dalam memberikan perlindungan terhadap para nelayan kita dalam menangkap ikan sebagai mata pencaharian mereka," ujar Nova Andika dalam keterangannya, Jumat (9/9/2022).

Menurutnya, kekayaaan alam Indonesia termasuk perikanan harus dikelola dengan baik. Begitu pula, jangan sampai ada nelayan kecil yang merasa terancam penghidupannya karena adanya kesalahan dalam menerapkan kebijakan di laut.

"Apa yang dilakukan Moeldoko merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons cepat bagi nasib para nelayan. Sehingga tidak ada nelayan kecil yang dirugikan, apalagi tersingkirkan. Nelayan kita tidak boleh tidak berdaya di laut sendiri," tegas Nova.

Baca juga: Rapat Koordinasi Bersama KSAL, Moeldoko Tekankan Pentingnya Sinergi

Dengan adanya ketegasan dari Moeldoko itu lanjutnya, maka pemerintah harus lebih menjamin penegakan hukum di laut. Pembiaran pelanggaran hukum di laut hanya akan membuat para nelayan dengan sumber daya yang minim semakin terancam.

"Dengan sinergitas petugas yang bersiaga dalam merespons setiap laporan pelanggaran hukum di laut, maka petugas ini adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi para nelayan kita di lautan," tandasnya.

Sebelumnya, KSP Moeldoko menekankan pentingnya sinergitas antar kementerian/lembaga di laut agar kegiatan perikanan berjalan lancar. Sebab, kata dia, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan.

Hal itu dikatakan Moeldoko saat rapat koordinasi bersama Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin. Rapat itu terkait penindakan kapal nelayan di laut, pada Rabu (7/9/2022).

"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," tegas Moeldoko.

Diketahui, rapat koordinasi ini menindaklanjuti audensi Front Nelayan Bersatu pada Juli lalu. Di mana nelayan mengeluhkan adanya pemeriksaan secara tumpang tindih oleh kementerian/lembaga di laut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan masih banyak kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Moeldoko menilai, untuk membangun sinergitas antar kementerian/lembaga di laut harus ada sebuah sistem informasi terpadu yang terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan keamanan laut. Dengan demikian penindakan kapal nelayan di laut dapat ditangani secara tepat dan terukur, serta sumber daya alam tetap terjaga dari nelayan asing.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengingatkan, nelayan merupakan stakeholder utama dalam sebuah kebijakan kelautan dan perikanan. "Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan yang konkret dan pola koordinasi yang baik sehingga nelayan semakin sejahtera dan berdaulat," tutupnya.