Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Setuju Harga Pertalite Rp10.000 per Liter
loading...
Petugas mengganti papan harga BBM di Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 57% responden setuju harga BBM jenis pertalite menjadi Rp10.000 per liter. FOTO/MPI/ARIF JULIANTO
A
A
A
JAKARTA - Mayoritas masyarakat bisa menerima atau setuju kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Rp10.000. Namun mayoritas publik juga menentang kenaikan tersebut. Persentase penolakan itu mencapai 78,7 %.
Sikap ini terpotret dari hasil survei Indikator Politik Indonesia mengenai sikap publik mengenai pengurangan subsidi BBM.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, persepsi harga itu terbentuk dari pertanyaan harga yang cocok untuk BBM jenis pertalite.
![Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Setuju Harga Pertalite Rp10.000 per Liter]()
"Rp10.000 yang bisa menerima itu 57%. Jadi yang bisa menerima dengan harga (pertalite) Rp10.000 itu 57%, yang menolak itu 40%," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara daring, Rabu (7/9/2022).
Sementara itu, kata Burhanuddin, mayoritas warga menolak harga pertalite sebesar Rp11.000 sebesar 70,1%; dan yang menolak harga pertalite Rp12.000 sebesar 81,2%.
Selanjutnya warga yang menolak harga pertalite Rp13.000 sebanyak 86,3%; harga Rp14.000 sebanyak 87,6%; harga Rp15.000 sebanyak 88,2%; dan harga Rp17.200 sebanyak 90,1%.
"Semakin meningkat harga Pertalite, semakin tinggi penolakan harga tadi," kata Burhanuddin.
Sebagai informasi, survei itu dilakukan pada 25-31 Agustus 2022. Setidaknya ada 1.219 responden yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dilibatkan dalam survei itu. Adapun margin of error sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, proses pengambilan sampel dilakukan dengan metode wawancara via telepon.
Survei Ini juga menegaskan rencana kenaikan BBM sudah diketahui warga. Sebanyak 71,8 persen masyarakat mengetahui. Berdasarkan survei, 78,7% publik menolak kenaikan harga BBM tersebut.
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa di Bogor Dorong Motor Sejauh 1,2 Km
Lihat Juga: Survei Indikator Politik: Kebijakan Kemenhub soal Pembatasan Truk saat Mudik Diapresiasi Publik
Sikap ini terpotret dari hasil survei Indikator Politik Indonesia mengenai sikap publik mengenai pengurangan subsidi BBM.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, persepsi harga itu terbentuk dari pertanyaan harga yang cocok untuk BBM jenis pertalite.
"Rp10.000 yang bisa menerima itu 57%. Jadi yang bisa menerima dengan harga (pertalite) Rp10.000 itu 57%, yang menolak itu 40%," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara daring, Rabu (7/9/2022).
Sementara itu, kata Burhanuddin, mayoritas warga menolak harga pertalite sebesar Rp11.000 sebesar 70,1%; dan yang menolak harga pertalite Rp12.000 sebesar 81,2%.
Selanjutnya warga yang menolak harga pertalite Rp13.000 sebanyak 86,3%; harga Rp14.000 sebanyak 87,6%; harga Rp15.000 sebanyak 88,2%; dan harga Rp17.200 sebanyak 90,1%.
"Semakin meningkat harga Pertalite, semakin tinggi penolakan harga tadi," kata Burhanuddin.
Sebagai informasi, survei itu dilakukan pada 25-31 Agustus 2022. Setidaknya ada 1.219 responden yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dilibatkan dalam survei itu. Adapun margin of error sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, proses pengambilan sampel dilakukan dengan metode wawancara via telepon.
Survei Ini juga menegaskan rencana kenaikan BBM sudah diketahui warga. Sebanyak 71,8 persen masyarakat mengetahui. Berdasarkan survei, 78,7% publik menolak kenaikan harga BBM tersebut.
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa di Bogor Dorong Motor Sejauh 1,2 Km
Lihat Juga: Survei Indikator Politik: Kebijakan Kemenhub soal Pembatasan Truk saat Mudik Diapresiasi Publik
(abd)
Explore More