Menag Ancam Cabut Izin Operasional Pesantren Jika Terbukti Lakukan Kekerasan
Rabu, 07 September 2022 - 12:01 WIB
loading...
Menag Yaqut Cholil Qoumas buka suara terkait meninggalnya Albar Mahdi, santri kelas 5 di Pondok Modern Darussalam Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak yang diduga dianiaya beberapa waktu lalu. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas buka suara terkait meninggalnya Albar Mahdi, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak yang diduga dianiaya beberapa waktu lalu.
Menurut Yaqut, jika hal tersebut terbukti adanya dugaan kekerasan terhadap santri, maka dirinya akan melakukan pencabutan izin operasional pesantren. Baca juga: Wapres Minta Kekerasan dalam Dunia Pendidikan Dihentikan
"Yang bisa kita lakukan adalah jika itu terbukti secara sistematis pesantren melakukan kekerasan, pelecehan dan seterusnya, kita cabut izin operasionalnya. Karena izin operasional pesantren itu ada di Kemenag," ujar Menag usai Acara Bincang Kebangsaan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).
Lebih lanjut, Gus Yaqut juga mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki keputusan menteri agama (KMA) mengenai pesantren. KMA itu terkait bagaimana pesantren harus melindungi anak-anak, perempuan, serta mengajarkan hal-hal dan contoh yang baik.
Walaupun pada kesempatan itu, dirinya mengakui bahwa Kemenag tak dapat melakukan intervensi lebih jauh terkait kasus itu. Sebab pesantren merupakan lembaga independen dan tidak struktural di bawah kemenag.
"Kita sudah buat peraturan-peraturan semacam ini. Tapi kawan-kawan semua, kita harus tahu bahwa pesantren itu lembaga yang otonomi lembaga yang independen. Yang tidak bisa semua orang asal masuk ke dalamnya, enggak bisa," tuturnya.
Dengan demikian, dirinya tengah mempersiapkan berbagai pendekatan berbeda untuk menyelesaikan persoalan tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Baca juga: Anak Meninggal di Ponpes Gontor Diduga Akibat Kekerasan, Orang Tua Cari Keadilan
"Pesantren ini memang unik, lembaga pendidikan yang unik. Karena itu pendekatan kita pun terhadap persoalan-persoalan di pesantren tidak bisa seperti kita melakukan pendekatan terhadap misalnya di kementerian ke kantor Kemenag provinsi atau kabupaten, enggak bisa. Pendekatannya harus berbeda. Itu yang sedang dan terus kita lakukan," pungkas dia.
Menurut Yaqut, jika hal tersebut terbukti adanya dugaan kekerasan terhadap santri, maka dirinya akan melakukan pencabutan izin operasional pesantren. Baca juga: Wapres Minta Kekerasan dalam Dunia Pendidikan Dihentikan
"Yang bisa kita lakukan adalah jika itu terbukti secara sistematis pesantren melakukan kekerasan, pelecehan dan seterusnya, kita cabut izin operasionalnya. Karena izin operasional pesantren itu ada di Kemenag," ujar Menag usai Acara Bincang Kebangsaan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).
Lebih lanjut, Gus Yaqut juga mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki keputusan menteri agama (KMA) mengenai pesantren. KMA itu terkait bagaimana pesantren harus melindungi anak-anak, perempuan, serta mengajarkan hal-hal dan contoh yang baik.
Walaupun pada kesempatan itu, dirinya mengakui bahwa Kemenag tak dapat melakukan intervensi lebih jauh terkait kasus itu. Sebab pesantren merupakan lembaga independen dan tidak struktural di bawah kemenag.
"Kita sudah buat peraturan-peraturan semacam ini. Tapi kawan-kawan semua, kita harus tahu bahwa pesantren itu lembaga yang otonomi lembaga yang independen. Yang tidak bisa semua orang asal masuk ke dalamnya, enggak bisa," tuturnya.
Dengan demikian, dirinya tengah mempersiapkan berbagai pendekatan berbeda untuk menyelesaikan persoalan tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Baca juga: Anak Meninggal di Ponpes Gontor Diduga Akibat Kekerasan, Orang Tua Cari Keadilan
"Pesantren ini memang unik, lembaga pendidikan yang unik. Karena itu pendekatan kita pun terhadap persoalan-persoalan di pesantren tidak bisa seperti kita melakukan pendekatan terhadap misalnya di kementerian ke kantor Kemenag provinsi atau kabupaten, enggak bisa. Pendekatannya harus berbeda. Itu yang sedang dan terus kita lakukan," pungkas dia.
(kri)
Lihat Juga :
