Lepas Pasukan Perdamaian PBB, Kapolri: Pedomani Tribrata dan Catur Prasetya
Selasa, 06 September 2022 - 18:13 WIB
loading...
A
A
A
Sigit mengatakan, amanat UUD tersebut juga sejalan dengan penyampaian Presiden Joko Widodo terkait isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia.
"Partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia tersebut telah menempatkan Indonesia pada peringkat ke-delapan sebagai negara kontributor pasukan terbanyak di dunia dengan jumlah pasukan yang masih aktif hingga saat ini sebanyak 2.674 personel TNI-Polri," ucap Sigit.
Sigit menyampaikan, seiring perkembangannya, misi perdamaian dunia tidak terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di wilayah konflik, namun juga membutuhkan kehadiran komponen kepolisian untuk ikut mengemban tugas-tugas yang lebih multidimensional. Sehingga mendorong Polri untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pasukan Formed Police Unit (FPU) maupun Individual Police Officer (IPO).
"Hal tersebut sejalan dengan konsep Transformasi menuju Polri yang Presisi pada Transformasi Operasional program ke-5 terkait Pengembangan Kerja Sama Internasional yang tertuang dalam aksi ke-84 yaitu meningkatkan peran Polri dalam misi perdamaian, misi kemanusiaan internasional, dan misi internasional lainnya," jelas Sigit.
Diketahui, keikutsertaan Polri dalam misi PBB diawali tahun 1989 pada misi United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) di Namibia. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, Polri telah mengirimkan 3.003 personel Polri yang terdiri dari 2.828 Polki dan 175 Polwan pada 27 misi di 16 negara, salah satunya adalah misi Minusca di Bangui yang merupakan sebuah misi kemanusiaan PBB akibat adanya konflik berkepanjangan di Afrika Tengah.
Lebih jauh, Sigit menegaskan, dalam pengiriman pasukan perdamaian ini, Polri juga mengikutsertakan Polwan. Pasalnya, hal itu wujud komitmen Korps Bhayangkara dalam mendukung pengarusutamaan gender sebagaimana Perkap Nomor 1 Tahun 2022 dan mandat PBB dalam UN Security Council resolution 1325.
"Kehadiran Polwan tersebut diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam menciptakan perdamaian di daerah misi dengan pendekatan humanis, khususnya guna memberikan perlindungan bagi wanita dan anak-anak yang sangat penting dalam upaya winning the hearts and minds masyarakat setempat," tutup Sigit.
"Partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia tersebut telah menempatkan Indonesia pada peringkat ke-delapan sebagai negara kontributor pasukan terbanyak di dunia dengan jumlah pasukan yang masih aktif hingga saat ini sebanyak 2.674 personel TNI-Polri," ucap Sigit.
Sigit menyampaikan, seiring perkembangannya, misi perdamaian dunia tidak terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di wilayah konflik, namun juga membutuhkan kehadiran komponen kepolisian untuk ikut mengemban tugas-tugas yang lebih multidimensional. Sehingga mendorong Polri untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pasukan Formed Police Unit (FPU) maupun Individual Police Officer (IPO).
"Hal tersebut sejalan dengan konsep Transformasi menuju Polri yang Presisi pada Transformasi Operasional program ke-5 terkait Pengembangan Kerja Sama Internasional yang tertuang dalam aksi ke-84 yaitu meningkatkan peran Polri dalam misi perdamaian, misi kemanusiaan internasional, dan misi internasional lainnya," jelas Sigit.
Diketahui, keikutsertaan Polri dalam misi PBB diawali tahun 1989 pada misi United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) di Namibia. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, Polri telah mengirimkan 3.003 personel Polri yang terdiri dari 2.828 Polki dan 175 Polwan pada 27 misi di 16 negara, salah satunya adalah misi Minusca di Bangui yang merupakan sebuah misi kemanusiaan PBB akibat adanya konflik berkepanjangan di Afrika Tengah.
Lebih jauh, Sigit menegaskan, dalam pengiriman pasukan perdamaian ini, Polri juga mengikutsertakan Polwan. Pasalnya, hal itu wujud komitmen Korps Bhayangkara dalam mendukung pengarusutamaan gender sebagaimana Perkap Nomor 1 Tahun 2022 dan mandat PBB dalam UN Security Council resolution 1325.
"Kehadiran Polwan tersebut diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam menciptakan perdamaian di daerah misi dengan pendekatan humanis, khususnya guna memberikan perlindungan bagi wanita dan anak-anak yang sangat penting dalam upaya winning the hearts and minds masyarakat setempat," tutup Sigit.
(cip)
Lihat Juga :
