Wapres: 69,3% Kabupaten Kota Miskin Ekstrem Berada di Wilayah Pesisir

Jum'at, 02 September 2022 - 19:19 WIB
loading...
Wapres: 69,3% Kabupaten Kota Miskin Ekstrem Berada di Wilayah Pesisir
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan mayoritas kabupaten kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berada di wilayah pesisir. Foto/Setwapres
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan mayoritas kabupaten kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berada di wilayah pesisir. Saat ini, tercatat sebanyak 69,3% atau 147 kabupaten kota di wilayah pesisir masuk kategori miskin ekstrem.

“Yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah mayoritas kabupaten kota dengan persentase kemiskinan ekstrem tertinggi adalah kabupaten kota yang memiliki wilayah pesisir,” kata Wapres saat memberikan sambutannya pada Rakernas Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) tahun 2022 secara virtual, Jumat (2/9/2022).

Wapres pun menegaskan pemerintah berkomitmen untuk berperang melawan kemiskinan ekstrem ini. “Bapak Presiden (Jokowi) telah menginstruksikan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Tahun 2021 lalu penurunan kemiskinan ekstrem ditargetkan pada 35 kabupaten di 7 provinsi,” katanya.

Baca juga: Wapres Sebut Nelayan Masih Sulit Mengakses BBM Subsidi



Sedangkan pada 2022, kata Wapres, ditargetkan sebanyak 212 kabupaten kota di 25 provinsi. Kemudian pada 2023 ditargetkan 514 kabupaten kota di 34 provinsi.

Dari target penurunan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten kota di 2022, Wapres mengatakan sebanyak 69,3% atau 147 kabupaten kota merupakan wilayah pesisir dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5% dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang berjumlah 10,806 juta jiwa.

“Artinya jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Oleh karena itu, Wapres mendorong peningkatan pemberdayaan nelayan yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses IPTEK dan informasi serta penguatan kelembagaan. “Partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir,” kata Wapres.
(rca)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1742 seconds (11.210#12.26)