Bertemu DPR, Boy Rafli Ungkap Upaya Maksimal BNPT Berantas Terorisme
loading...
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama jajarannya bertemu Komisi III DPR dalam rangka RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Jajaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah bertemu Komisi III DPR dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan sejumlah upaya BNPT dalam memberantas terorisme.
"BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme di Tanah Air harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme," kata Boy Rafli dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
"Dengan memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023. Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga," sambungnya.
Baca juga: BNPT Maksimalkan Program Unggulan Penanggulangan Terorisme
Dalam fokus rencana program empowering di tahun 2023, pinjaman luar negeri sebesar USD 160 juta, yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada tiga poin besar penggunaan anggaran.
"Tiga poin itu yakni untuk pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025, peralatan surveillance dan early warning system serta yang terakhir adalah Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional," jelasnya.
Baca juga: BNPT Gandeng PBNU Berantas Radikalisme dan Terorisme
Boy Rafli mengungkapkan, untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," ungkap Boy Rafli.
Kata dia, sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.
"BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme di Tanah Air harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme," kata Boy Rafli dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
"Dengan memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023. Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga," sambungnya.
Baca juga: BNPT Maksimalkan Program Unggulan Penanggulangan Terorisme
Dalam fokus rencana program empowering di tahun 2023, pinjaman luar negeri sebesar USD 160 juta, yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada tiga poin besar penggunaan anggaran.
"Tiga poin itu yakni untuk pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025, peralatan surveillance dan early warning system serta yang terakhir adalah Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional," jelasnya.
Baca juga: BNPT Gandeng PBNU Berantas Radikalisme dan Terorisme
Boy Rafli mengungkapkan, untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," ungkap Boy Rafli.
Kata dia, sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.
Lihat Juga :
