Bertemu DPR, Boy Rafli Ungkap Upaya Maksimal BNPT Berantas Terorisme
loading...
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama jajarannya bertemu Komisi III DPR dalam rangka RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Jajaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah bertemu Komisi III DPR dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan sejumlah upaya BNPT dalam memberantas terorisme.
"BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme di Tanah Air harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme," kata Boy Rafli dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
"Dengan memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023. Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga," sambungnya.
Baca juga: BNPT Maksimalkan Program Unggulan Penanggulangan Terorisme
Dalam fokus rencana program empowering di tahun 2023, pinjaman luar negeri sebesar USD 160 juta, yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada tiga poin besar penggunaan anggaran.
"Tiga poin itu yakni untuk pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025, peralatan surveillance dan early warning system serta yang terakhir adalah Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional," jelasnya.
Baca juga: BNPT Gandeng PBNU Berantas Radikalisme dan Terorisme
Boy Rafli mengungkapkan, untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," ungkap Boy Rafli.
Kata dia, sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.
"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi public seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," jelas Boy Rafli.
Menurut Boy Rafli, rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi, dan penanggulangan terorisme.
"Kami berupaya agar program-program pencegahan ini semakin memasifkan kesadaran masyarakat," kata Rafli di depan para Anggota DPR.
Di tengah tantangan ke depan yang akan dihadapi, BNPT mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali untuk bahu membahu bergotong-royong dalam rangka meminimalisir potensi aksi terorisme.
"Kesadaran masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam penanggulangan terorisme. Pasalnya, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang perlu ditangani secara persisten dan kolaboratif melibatkan berbagai elemen," tutupnya.
Salah seorang Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir menilai, berkurangnya ancaman radikalisme dan terorisme ini terbilang membanggakan, namun semua pihak, termasuk BNPT, tetap harus waspada.
"Turunnya terus angka radikalisme itu membanggakan kita, tapi tidak boleh lengah karena tetap saja kewaspadaan yang tinggi harus kita lakukan dari tahun ke tahun," tegasnya.
"BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme di Tanah Air harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme," kata Boy Rafli dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
"Dengan memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023. Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga," sambungnya.
Baca juga: BNPT Maksimalkan Program Unggulan Penanggulangan Terorisme
Dalam fokus rencana program empowering di tahun 2023, pinjaman luar negeri sebesar USD 160 juta, yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada tiga poin besar penggunaan anggaran.
"Tiga poin itu yakni untuk pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025, peralatan surveillance dan early warning system serta yang terakhir adalah Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional," jelasnya.
Baca juga: BNPT Gandeng PBNU Berantas Radikalisme dan Terorisme
Boy Rafli mengungkapkan, untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," ungkap Boy Rafli.
Kata dia, sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.
"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi public seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," jelas Boy Rafli.
Menurut Boy Rafli, rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi, dan penanggulangan terorisme.
"Kami berupaya agar program-program pencegahan ini semakin memasifkan kesadaran masyarakat," kata Rafli di depan para Anggota DPR.
Di tengah tantangan ke depan yang akan dihadapi, BNPT mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali untuk bahu membahu bergotong-royong dalam rangka meminimalisir potensi aksi terorisme.
"Kesadaran masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam penanggulangan terorisme. Pasalnya, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang perlu ditangani secara persisten dan kolaboratif melibatkan berbagai elemen," tutupnya.
Salah seorang Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir menilai, berkurangnya ancaman radikalisme dan terorisme ini terbilang membanggakan, namun semua pihak, termasuk BNPT, tetap harus waspada.
"Turunnya terus angka radikalisme itu membanggakan kita, tapi tidak boleh lengah karena tetap saja kewaspadaan yang tinggi harus kita lakukan dari tahun ke tahun," tegasnya.
(maf)
Lihat Juga :
