Komisi VIII Undang Tiga Menteri Bahas Verifikasi Data Kemiskinan
Rabu, 01 Juli 2020 - 16:10 WIB
loading...
A
A
A
Karena itu, Yandri meminta kepada beberapa menteri yang hadir untuk menyampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet agar data kemiskinan cukup satu saja. Bukan karena Juliary Batubara sebagai mentinya tetapi, siapa pun menterinya harus merujuk pada satu data kemiskinan dengan indikator yang harus sama agar tidak banyak kecemburuan sosial.
"Tetangga saya dapat, padahal lebih kaya dapat, yang lebih miskin tidak dapat. Ini temuan kami, dengan berbagai bansos sekarang, yang tidak sama jumlahnya ini membuat gejolak sosial tersendiri," katanya.
Dalam ragab ini, dia menambahkan, Komisi VIII DPR ingin memastikan beberapa hal yakni, bagaimana kebijakan verifikasi dan validasi data pemerintah dalam rangka pemutakhiran dan mengintegrasi data untuk dapat dijadikan rujukan kementerian/lembaga dalam penanganan program kemiskinan.
"Kalau bisa ada keppres, bidang data Prof Zudan ahlinya, sudah jelas tahu bagaimana pemutakhiran data, sudah punya rumusan dengan e-KTP. Dan bagaimana sinkronisasi dalam rangka pemutakhiran dan integrasi data terpadu untuk program kemiskinan," katanya.
"Tetangga saya dapat, padahal lebih kaya dapat, yang lebih miskin tidak dapat. Ini temuan kami, dengan berbagai bansos sekarang, yang tidak sama jumlahnya ini membuat gejolak sosial tersendiri," katanya.
Dalam ragab ini, dia menambahkan, Komisi VIII DPR ingin memastikan beberapa hal yakni, bagaimana kebijakan verifikasi dan validasi data pemerintah dalam rangka pemutakhiran dan mengintegrasi data untuk dapat dijadikan rujukan kementerian/lembaga dalam penanganan program kemiskinan.
"Kalau bisa ada keppres, bidang data Prof Zudan ahlinya, sudah jelas tahu bagaimana pemutakhiran data, sudah punya rumusan dengan e-KTP. Dan bagaimana sinkronisasi dalam rangka pemutakhiran dan integrasi data terpadu untuk program kemiskinan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
