DPR Minta Kepala Desa Objektif Data Penerima Bantuan

Senin, 27 April 2020 - 12:38 WIB
loading...
DPR Minta Kepala Desa...
Petugas menyiapkan isi paket sembako untuk warga terdampak covid-19 di Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 26 April 2020. Menjelang pemberlakuan PSBB, Pemkot Surabaya menyalurkan bantuan sembako untuk warga terdampak Covid-19. Foto/SINDOnews/Ali
A A A
JAKARTA - Merebaknya pandemi virus Corona (Covid-19) yang berdampak melemahnya daya beli masyarakat membuat pemerintah menggelontorkan berbagai program bantuan, baik lewat bantuan langsung tunai (BLT) maupun dana desa.

Monitoring dan evaluasi BLT dan Dana Desa dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa, camat, dan inspektorat kabupaten/kota.Sedangkan penanggung jawab penyaluran adalah kepala desa.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba lubis menyampaikan kepala desa sebagai penanggung jawab program harus betul-betul objektif.

"Kepala desa harus objektif dalam mendata keluarga penerima BLT Covid-19, apalagi program BLT Covid 19 ini juga ada yang dari Kementerian Sosial, nilai uang yang diterima dan mekanisme pendataan nya juga hampir sama," kata Iskan dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (27/4/2020).

Iskan juga berpesan agar saat mendata masyarakat yang terkena dampak langsung Covid-19 ini, harus dilakukan secara profesional. Masyarakat yang berhak dan rentan harus dipastikan terdata dan mendapatkan bantuan.

"Saya harap semua harus benar-benar masyarakat yang terdampak covid-19, juga termasuk mereka yang dalam golongan orang miskin baru, orang yang kehilangan mata pencahariannya, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dikarenakan penerima bantuan ini juga diluar dari penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," pinta anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.(Baca juga: Polisi Telah Periksa 7 Orang Terkait Kasus Dugaan Seruan Penjarahan Ravio Patra )

Iskan juga meminta agar dalam pendataan ini tidak dilakukan dengan pendekatan emosional ataupun keluarga. Tapi berdasarkan kondisi faktual di lapangan dan secara profesional.

"Dalam pendataan, saya minta untuk tidak mengedepankan kedekatan emosional seperti keluarga, teman dekat, tetangga dan sebagainya. Saya tidak mau itu terjadi, penilaian harus objektif agar bantuan yang diberikan tepat sasaran," tuturnya.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Dorong Satgas Antipremanisme...
DPR Dorong Satgas Antipremanisme Gerak Cepat Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas
Forum Purnawirawan TNI...
Forum Purnawirawan TNI Minta Polri di Bawah Kemendagri, Anggota DPR Khawatir Jadi Alat Politik
MKD DPR Ingatkan Ahmad...
MKD DPR Ingatkan Ahmad Dhani Bisa Dipecat jika Ulangi Kesalahan
Cerita Riezky Aprilia...
Cerita Riezky Aprilia Diminta Hasto Mundur sebagai Anggota DPR Terpilih
Rano PKB Sebut Revisi...
Rano PKB Sebut Revisi KUHAP Wujudkan Penegakan Hukum Modern Lebih Baik
Cak Imin Kenang Pertemuan...
Cak Imin Kenang Pertemuan Terakhir dengan Anggota DPR Alamuddin Dimyati Rois
Anggota DPR: Hardiknas...
Anggota DPR: Hardiknas Momentum Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan di Sumbar
Sosialisasi MBG, Warga...
Sosialisasi MBG, Warga Kayong Utara Kalbar Diedukasi Asupan Gizi Terpenuhi
Jadi Ketua DPW PAN Sulbar,...
Jadi Ketua DPW PAN Sulbar, Ajbar Bakal Perkuat Kaderisasi Hadapi Pemilu 2029
Rekomendasi
Banjir Rob Ancam Pesisir...
Banjir Rob Ancam Pesisir Utara Jakarta Akibat Fenomena Bulan Purnama, Ini Wilayah Terdampak
Meriam Kematian Tanda...
Meriam Kematian Tanda Arogansi Penguasa Mataram ketika Bertahta
Pertama Kali, India...
Pertama Kali, India Gunakan S-400 Rusia dan Drone Israel dalam Perang Melawan Pakistan
Berita Terkini
Jaksa Hadirkan Penyidik...
Jaksa Hadirkan Penyidik KPK Rossa Purbo Jadi Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto
Megawati Ungkap Prabowo...
Megawati Ungkap Prabowo Bolak-balik Tanya Kapan Dibikinin Nasi Goreng
Hari Ini Tim Kuasa Hukum...
Hari Ini Tim Kuasa Hukum Jokowi Datang ke Bareskrim
Wamenkop Jadi Ketua...
Wamenkop Jadi Ketua Pelaksana Harian Kopdes Merah Putih
10 Pejabat TNI AU Berganti,...
10 Pejabat TNI AU Berganti, Ini Nama-namanya
Kongres PDIP Digelar...
Kongres PDIP Digelar 2025, Megawati Hampir Pasti Kembali Jadi Ketum
Infografis
Resmi, DPR Akhirnya...
Resmi, DPR Akhirnya Minta TikTok Angkat Kaki dari AS
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved