Sejarah Operasi Dwikora, Perintah Soekarno untuk Gagalkan Pembentukan Federasi Malaysia
loading...
A
A
A
JAKARTA - Operasi Dwikora dibentuk atas perintah Presiden Soekarno ketika Indonesia bersitegang dengan Malaysia.
Operasi Dwi Komando Rakyat merupakan jawaban dari Angkatan Bersenjata Indonesia atas perintah sang presiden demi menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia.
Pembentukan operasi Dwikora ini juga tak lepas dari PKI yang mempengaruhi Bung Karno. Pembentukan negara federasi ini dianggap merupakan rencana kolonial Inggris demi memperluas wilayahnya.
Melansir dari berbagai sumber, Malaysia pada saat itu tengah merencanakan untuk menggabungkan wilayah Singapura, Brunei, Serawak, Malaya dan Sabah yang terletak di Kalimantan Utara pada tahun 1960 an.
Hal yang melatar belakangi pembentukan Dwikora ini karena Presiden Soekarno yang khawatir akan pembentukan negara Malaya yang dianggap merupakan tindak penjajahan neokolonialisme.
Federasi yang dianggap merupakan kendali Inggris ini juga telah melanggar persetujuan Manila yang membuat Indonesia dan Filipina bersengketa dengan Malaysia.
Dalam perjanjian tersebut terdapat poin penting yang menyatakan bahwa Indonesia dan Filipina akan menyambut baik federasi tersebut asalkan juga mendapat dukungan dari rakyat di Kalimantan Utara.
Selain itu PBB juga harus mendukung pembentukan tersebut sebagai pihak yang tidak memihak. Pelanggaran perjanjian tersebut dilakukan dengan memproklamasikan Negara Malaysia tahun 1963 di Kuala Lumpur dan London.
Sehingga hal ini membuat Ir Soekarno geram dan membentuk operasi Dwikora demi menggagalkan konfrontasi tersebut.
Tujuan dari operasi Dwikora adalah untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia karena wilayah yang akan dijadikan Negara Federasi Malaya tersebut berada di kawasan Pulau Kalimantan.
Karena pulau ini sejatinya masih merupakan bagian Indonesia. Karena itu bila negara federasi itu terbentuk maka akan mengganggu kedaulatan Tanah Air.
Isi dari Dwikora ini adalah sebagai berikut :
- Perhebat ketahanan atas revolusi di Indonesia.
- Bantu perjuangan para revolusioner yang dilakukan rakyat Malaya, Sabah, Singapura, Brunei dan Serawak guna membubarkan negara boneka.
ABRI mulai mengerahkan pasukannya demi membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara. Hal ini membuat Malaysia semakin terdesak dan meminta bantuan Inggris.
Namun melihat dampak peperangan yang merugikan kedua negara membuat Indonesia dan Malaysia berpikiran membentuk perjanjian perdamaian melihat perekonomian Tanah Air yang kurang baik.
Namun konflik tersebut justru semakin memanas setelah Malaysia akan diangkat sebagai anggota dewan keamanan PBB. Hal ini membuat Indonesia keluar dari lembaga tersebut.
Ini juga membuat Indonesia meningkatkan kawasannya dan membentuk Komando Siaga pada 28 Februari 1965, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, bertujuan untuk menjaga daerah perbatasan.
Namun operasi Dwikora pada akhirnya harus berakhir pada masa orde baru. Karena Soeharto menganggap hal tersebut sudah tidak bermanfaat bagi Indonesia.
Sehingga timbul langkah untuk menyelesaikan konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Pada akhirnya Indonesia harus rela mengakui bahwa Sabah dan Sarawak merupakan wilayah Malaysia.
Pada Juni 1966 dibentuklah perjanjian perdamaian antara kedua negara. Sedangkan penandatanganan dilakukan pada 11 Agustus 1966.
Operasi Dwi Komando Rakyat merupakan jawaban dari Angkatan Bersenjata Indonesia atas perintah sang presiden demi menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia.
Pembentukan operasi Dwikora ini juga tak lepas dari PKI yang mempengaruhi Bung Karno. Pembentukan negara federasi ini dianggap merupakan rencana kolonial Inggris demi memperluas wilayahnya.
Baca Juga
Melansir dari berbagai sumber, Malaysia pada saat itu tengah merencanakan untuk menggabungkan wilayah Singapura, Brunei, Serawak, Malaya dan Sabah yang terletak di Kalimantan Utara pada tahun 1960 an.
Hal yang melatar belakangi pembentukan Dwikora ini karena Presiden Soekarno yang khawatir akan pembentukan negara Malaya yang dianggap merupakan tindak penjajahan neokolonialisme.
Federasi yang dianggap merupakan kendali Inggris ini juga telah melanggar persetujuan Manila yang membuat Indonesia dan Filipina bersengketa dengan Malaysia.
Dalam perjanjian tersebut terdapat poin penting yang menyatakan bahwa Indonesia dan Filipina akan menyambut baik federasi tersebut asalkan juga mendapat dukungan dari rakyat di Kalimantan Utara.
Selain itu PBB juga harus mendukung pembentukan tersebut sebagai pihak yang tidak memihak. Pelanggaran perjanjian tersebut dilakukan dengan memproklamasikan Negara Malaysia tahun 1963 di Kuala Lumpur dan London.
Sehingga hal ini membuat Ir Soekarno geram dan membentuk operasi Dwikora demi menggagalkan konfrontasi tersebut.
Tujuan dari operasi Dwikora adalah untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia karena wilayah yang akan dijadikan Negara Federasi Malaya tersebut berada di kawasan Pulau Kalimantan.
Karena pulau ini sejatinya masih merupakan bagian Indonesia. Karena itu bila negara federasi itu terbentuk maka akan mengganggu kedaulatan Tanah Air.
Isi dari Dwikora ini adalah sebagai berikut :
- Perhebat ketahanan atas revolusi di Indonesia.
- Bantu perjuangan para revolusioner yang dilakukan rakyat Malaya, Sabah, Singapura, Brunei dan Serawak guna membubarkan negara boneka.
ABRI mulai mengerahkan pasukannya demi membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara. Hal ini membuat Malaysia semakin terdesak dan meminta bantuan Inggris.
Namun melihat dampak peperangan yang merugikan kedua negara membuat Indonesia dan Malaysia berpikiran membentuk perjanjian perdamaian melihat perekonomian Tanah Air yang kurang baik.
Namun konflik tersebut justru semakin memanas setelah Malaysia akan diangkat sebagai anggota dewan keamanan PBB. Hal ini membuat Indonesia keluar dari lembaga tersebut.
Ini juga membuat Indonesia meningkatkan kawasannya dan membentuk Komando Siaga pada 28 Februari 1965, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, bertujuan untuk menjaga daerah perbatasan.
Namun operasi Dwikora pada akhirnya harus berakhir pada masa orde baru. Karena Soeharto menganggap hal tersebut sudah tidak bermanfaat bagi Indonesia.
Sehingga timbul langkah untuk menyelesaikan konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Pada akhirnya Indonesia harus rela mengakui bahwa Sabah dan Sarawak merupakan wilayah Malaysia.
Pada Juni 1966 dibentuklah perjanjian perdamaian antara kedua negara. Sedangkan penandatanganan dilakukan pada 11 Agustus 1966.
(ams)