Pernyataan Suharso Monoarfa Terkait Amplop Kiai Dinilai Keliru

Jum'at, 26 Agustus 2022 - 19:03 WIB
loading...
Pernyataan Suharso Monoarfa...
Pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa yang mengilustrasikan amplop kiai sebagai politik uang dinilai sangat keliru. Foto/Dok.MPI
A A A
JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa yang mengilustrasikan amplop kiai sebagai politik uang dinilai sangat keliru. Maka itu, pernyataan Suharso Monoarfa tersebut dikritik oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrur Rozi.

“Ilustrasi tersebut sangat tidak layak untuk seorang ketum partai politik khususnya yang berbasis Islam, itu berarti dia tidak memahami tradisi yang berkembang di masyarakat, bagaimana kita, masyarakat dan kiai itu ada simbiosis saling menghargai, saling memuliakan, itu tidak ada maksud sama sekali untuk sogok,” ujar pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini, Jumat (26/8/2022).

Menurutnya, menyamakan memberi sesuatu kepada kiai dengan politik uang tidaklah bisa dibenarkan. Sebab, menurut Gus Fahrur, kiai itu melayani dan menjadi rujukan masyarakat, maka tentu saja masyarakat sangat menghormati para kiai yang telah menghabiskan waktunya untuk melayani dan memberikan sesuatu kepada kiai hanyalah sekadar penghargaan.

Baca juga: PPP Sampaikan Permintaan Maaf Terkait Pernyataan Ketua Umum Suharso Monoarfa

“Itu (memberikan sesuatu) menjadi tradisi ya, menghormati guru, ya seperti kita bertamu bawa oleh-oleh ya, jadi tidak bisa disebut money politic, karena mereka (para kiai) kan bukan penentu kebijakan, justru para politisi yang datang itulah yang mestinya dia mengerti, memahami ya bagaimana dia ngerepotkan orang kemudian dia tidak melakukan apa-apa, tidak membantu apa-apa, kayak kita bertamu tidak membawa oleh-oleh, seperti itu saja sebetulnya,” katanya.

Di samping itu, Gus Fahrur mengungkapkan, pernyataan Suharso Monoarfa itu sedikit banyak akan merusak kepercayaan kalangan pesantren kepada PPP. “Karena PPP itu dianggap partai yang, ya minimal ketumnya itu dianggap orang yang tidak paham tentang bagaimana caranya menghormati dan menghargai pesantren, apalagi itu diomongkan di depan KPK, itu sama sekali enggak ada benernya, enggak layak, enggak pantes ya,” ungkapnya.

Ia juga meminta bukan hanya Suharso yang introspeksi, namu juga PPP sebagai sebuah partai umat Islam. “Saya kira PPP harus instrospeksi dan mereka harus minta maaf,” pungkas Gus Fahrur.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani permohonan maaf kepada para kiai terkait pernyataan Ketua Umum Suharso Monoarfa. Permohonan maaf ini terkait dengan pidato Suharso saat pembekalan antikorupsi di KPK.

Saat itu, Suharso menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Plt Ketua Umum PPP. Ketika ke pondok pesantren (ponpes) meminta doa para kiai, Suharso diminta untuk memberikan titipan.

"Kami memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para kiai dan berjanji bahwa jajaran PPP lebih berhati-hati atau ikhtiyat dalam berucap dan bertindak ke depan agar tidak terulang lagi," kata Arsul Sani, Kamis (18/8/2022).
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jelang Muktamar ke-35,...
Jelang Muktamar ke-35, Calon Ketum PBNU Gus Salam Silaturahmi dengan PWNU dan PCNU se-NTT
Sidang Gugatan Muktamar...
Sidang Gugatan Muktamar PPP, Saksi Tergugat Dinilai Tidak Konsisten
Konflik PPP Banten Dinilai...
Konflik PPP Banten Dinilai Lebih dari Sekadar Pergantian Ketua
Tata Kelola Saja Tidak...
Tata Kelola Saja Tidak Cukup, Gus Ma’shum: NU juga Butuh Tata Krama
Nahdlatul Ulama: Pesantren...
Nahdlatul Ulama: Pesantren dan Kedaulatan Masyarakat Sipil
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Ketua SC Mengaku Borong Kamar Hotel untuk Persidangan Muktamar
Kader PPP Segera Laporkan...
Kader PPP Segera Laporkan Taj Yasin, Agus Suparmanto, dan Thobahul Aftoni ke Polda Metro
PPP Banten Gelar Mukerwil...
PPP Banten Gelar Mukerwil V, Fokus Konsolidasi Hadapi Verifikasi Pemilu 2029
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Saksi Sebut SK Plt Maluku Cacat Hukum
Rekomendasi
Ada Demo Mahasiswa,...
Ada Demo Mahasiswa, Rute Transjakarta Dialihkan
Perumda Dharma Jaya...
Perumda Dharma Jaya Edukasi Ketahanan Pangan ke Siswa SMPN 51 Jakarta
Babak Baru Kasus Erin...
Babak Baru Kasus Erin Wartia, Pelapor Serahkan Dokumen LPSK ke Penyidik
Berita Terkini
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Terungkap! Andri Mulyono...
Terungkap! Andri Mulyono Kongkalikong dengan PPK untuk Dapat Proyek Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung Tetapkan Penyedia...
Kejagung Tetapkan Penyedia Motor Listrik MBG Andri Mulyono Jadi Tersangka
Stafsus Menag: Kunjungan...
Stafsus Menag: Kunjungan Presiden Jerman ke Istiqlal Perkuat Diplomasi Agama RI-Jerman
Infografis
Menkum Usulkan Amnesti...
Menkum Usulkan Amnesti 44.000 Napi Kasus ITE hingga Terkait Papua
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved