Elemen Buruh Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi
Rabu, 24 Agustus 2022 - 19:16 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Arnod Sihite mengatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat karena saat ini buruh baru mulai menata kembali kehidupannya pasca Pandemi Covid-19. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kelompok elemen buruh menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai akan membebani masyarakat yang baru pulih akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite mengatakan, kenaikan harga BBM memiliki dampak luas pada masyarakat dan industri. Buruh yang baru mulai menata kembali kehidupannya karena beberapa di antaranya terkena PHK akibat pandemi tentu akan mengalami kesulitan.
"Menaikan harga BBM dalam situasi sekarang sangat tidak tepat, kurang bijak, dan terkesan pemerintah ambil jalan mudah. Padahal masih ada upaya lain jika tujuannya dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap positif," kata Arnod dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).
Dalam konteks menjaga stabilitas perekonomian, kata Arnod, pemerintah akan lebih bijak jika mencari solusi berupa pemangkasan biaya-biaya rutin di kementerian/lembaga yang tidak penting. Selain itu juga dengan menyederhanakan distribusi barang untuk menekan biaya.
Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite mengatakan, kenaikan harga BBM memiliki dampak luas pada masyarakat dan industri. Buruh yang baru mulai menata kembali kehidupannya karena beberapa di antaranya terkena PHK akibat pandemi tentu akan mengalami kesulitan.
"Menaikan harga BBM dalam situasi sekarang sangat tidak tepat, kurang bijak, dan terkesan pemerintah ambil jalan mudah. Padahal masih ada upaya lain jika tujuannya dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap positif," kata Arnod dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).
Dalam konteks menjaga stabilitas perekonomian, kata Arnod, pemerintah akan lebih bijak jika mencari solusi berupa pemangkasan biaya-biaya rutin di kementerian/lembaga yang tidak penting. Selain itu juga dengan menyederhanakan distribusi barang untuk menekan biaya.
Lihat Juga :
