Elemen Buruh Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi
loading...
Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Arnod Sihite mengatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat karena saat ini buruh baru mulai menata kembali kehidupannya pasca Pandemi Covid-19. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kelompok elemen buruh menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai akan membebani masyarakat yang baru pulih akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite mengatakan, kenaikan harga BBM memiliki dampak luas pada masyarakat dan industri. Buruh yang baru mulai menata kembali kehidupannya karena beberapa di antaranya terkena PHK akibat pandemi tentu akan mengalami kesulitan.
"Menaikan harga BBM dalam situasi sekarang sangat tidak tepat, kurang bijak, dan terkesan pemerintah ambil jalan mudah. Padahal masih ada upaya lain jika tujuannya dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap positif," kata Arnod dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).
Dalam konteks menjaga stabilitas perekonomian, kata Arnod, pemerintah akan lebih bijak jika mencari solusi berupa pemangkasan biaya-biaya rutin di kementerian/lembaga yang tidak penting. Selain itu juga dengan menyederhanakan distribusi barang untuk menekan biaya.
"Sebagai contoh industri yang rata-rata memakai solar jika dinaikkan, maka otomatis harga akan naik, dan kemampuan daya beli jauh berkurang serta serapan tenaga kerja akan sangat terganggu. Demikian juga untuk pengangkutan barang dan angkutan umum, dampaknya akan sangat besar, belum lagi pelaku UMKM akan menjerit karena mereka ketergantungan BBM bersubsidi. Jadi langkah menaikan harga BBM ini jelas bukan opsi yang tepat," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Penerbitan Percetakan Media Informasi (FSP PPMI) ini.
Arnod mengatakan, menjelang tahun politik yang menuntut persatuan dan kesatuan bangsa, maka penting bagi pemerintah mendengar suara rakyat agar ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Kebijakan menaikan harga BBM justru bisa menimbulkan goncangan politik.
Baca juga: Sinyal BBM Naik? Menteri Ekonomi Jokowi Kumpul di Kantor Airlangga
"Jangan sampai inflasi tinggi dan daya beli masyarakat rendah itu bisa menimbukkan gejolak sosial, apalagi ini sudah menjelang tahun politik. Kami paham bahwa pertumbuhan ekonomi kita jaga tapi rakyat juga harus diberikan perlindungan," kata Arnod.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan skenario kenaikan harga BBM bersubsidi. Nantinya skema hitungan kenaikan harga BBM diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menginginkan agar kenaikan harga BBM subsidi tidak berpengaruh inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
"Kita ada range-range sekian, berapa dampaknya ini perlu kajian dengan kementerian terkait," kata Arifin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Pihaknya juga sedang menghitung penambahan kuota BBM Pertalite dan Solar subsidi, yang dipastikan melebihi kuota yang ditetapkan. Adapun penambahan akan dibarengi dengan program-program pembatasan Pertalite agar penggunaannya lebih tepat sasaran.
Berdasarkan laporan, sampai Juli 2022, kuota BBM Pertalite tersisa 6,2 juta kiloliter (kl) sampai akhir tahun mencapai 23 juta kl. Sementara untuk konsumsi Solar subsidi hingga Juli 2022 sudah mencapai 9,9 juta kl dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta kl. Dengan begitu, maka sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 5,01 juta kl.
Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite mengatakan, kenaikan harga BBM memiliki dampak luas pada masyarakat dan industri. Buruh yang baru mulai menata kembali kehidupannya karena beberapa di antaranya terkena PHK akibat pandemi tentu akan mengalami kesulitan.
"Menaikan harga BBM dalam situasi sekarang sangat tidak tepat, kurang bijak, dan terkesan pemerintah ambil jalan mudah. Padahal masih ada upaya lain jika tujuannya dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap positif," kata Arnod dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).
Dalam konteks menjaga stabilitas perekonomian, kata Arnod, pemerintah akan lebih bijak jika mencari solusi berupa pemangkasan biaya-biaya rutin di kementerian/lembaga yang tidak penting. Selain itu juga dengan menyederhanakan distribusi barang untuk menekan biaya.
"Sebagai contoh industri yang rata-rata memakai solar jika dinaikkan, maka otomatis harga akan naik, dan kemampuan daya beli jauh berkurang serta serapan tenaga kerja akan sangat terganggu. Demikian juga untuk pengangkutan barang dan angkutan umum, dampaknya akan sangat besar, belum lagi pelaku UMKM akan menjerit karena mereka ketergantungan BBM bersubsidi. Jadi langkah menaikan harga BBM ini jelas bukan opsi yang tepat," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Penerbitan Percetakan Media Informasi (FSP PPMI) ini.
Arnod mengatakan, menjelang tahun politik yang menuntut persatuan dan kesatuan bangsa, maka penting bagi pemerintah mendengar suara rakyat agar ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Kebijakan menaikan harga BBM justru bisa menimbulkan goncangan politik.
Baca juga: Sinyal BBM Naik? Menteri Ekonomi Jokowi Kumpul di Kantor Airlangga
"Jangan sampai inflasi tinggi dan daya beli masyarakat rendah itu bisa menimbukkan gejolak sosial, apalagi ini sudah menjelang tahun politik. Kami paham bahwa pertumbuhan ekonomi kita jaga tapi rakyat juga harus diberikan perlindungan," kata Arnod.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan skenario kenaikan harga BBM bersubsidi. Nantinya skema hitungan kenaikan harga BBM diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menginginkan agar kenaikan harga BBM subsidi tidak berpengaruh inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
"Kita ada range-range sekian, berapa dampaknya ini perlu kajian dengan kementerian terkait," kata Arifin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Pihaknya juga sedang menghitung penambahan kuota BBM Pertalite dan Solar subsidi, yang dipastikan melebihi kuota yang ditetapkan. Adapun penambahan akan dibarengi dengan program-program pembatasan Pertalite agar penggunaannya lebih tepat sasaran.
Berdasarkan laporan, sampai Juli 2022, kuota BBM Pertalite tersisa 6,2 juta kiloliter (kl) sampai akhir tahun mencapai 23 juta kl. Sementara untuk konsumsi Solar subsidi hingga Juli 2022 sudah mencapai 9,9 juta kl dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta kl. Dengan begitu, maka sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 5,01 juta kl.
Lihat Juga :
(abd)
