14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers, Arsul Sani: Wajib Dibahas dalam Rapat DPR

Senin, 15 Agustus 2022 - 22:10 WIB
loading...
14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers, Arsul Sani: Wajib Dibahas dalam Rapat DPR
Safari reformulasi 14 pasal dalam RKUHP oleh Dewan Pers, bertemu Arsul Sani, anggota Komisi III DPR dari Fraksi FPPP di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/8/2022). Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Safari reformulasi 14 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus dilakukan Dewan Pers . Kali ini, Dewan Pers menemui anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Arsul Sani, satu-satunya Wakil Fraksi PPP di Komisi III DPR, menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP dari Dewan Pers yang diserahkan oleh anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli.

Baca juga: Dewan Pers Pastikan Terlibat dalam Reformulasi RKUHP

Dua anggota Dewan Pers lainnya, Yadi Hendriana dan Atmaji Sapto Anggoro, dan tenaga ahli Dewan Pers, Arif Supriyono, ikut hadir dalam acara itu.

"Kami berterima kasih atas masukan Dewan Pers terhadap RKUHP. Saya berpendapat, isu 14 pasal yang direformulasi oleh Dewan Pers ini wajib dibahas dalam rapat-rapat DPR nanti," kata Arsul.

Arsul berpendapat, masukan dari Dewan Pers ini cukup lengkap lantaran bukan hanya berisi perspektif saja. Jika hanya perspektif, lanjutnya, persepsi anggota DPR bisa berbeda-beda.

"Ini sudah ada reformulasinya. Jadi nanti kita tidak membahas dari awal tapi berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. Tentu saja termasuk pembahasan atas 14 pasal yang dipersoalkan oleh insan pers. Masukan Dewan Pers ini juga membawa kepentingan masyarakat sipil," kata Arsul yang juga merupakan Wakil Ketua MPR ini.

Baca juga: Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PDIP

Ia juga mengingatkan tentang pasal penghinaan terhadap presiden. Dia menilai pasal itu tetap perlu ada akan tetapi jangan sampai ibarat memberi cek kosong pada kepolisian untuk bertindak atau menangkap seseorang.

Seharusnya menurut dia, perlu ada batasan atau kriteria tertentu tentang penghinaan presiden sehingga pers yang memberitakan tentang hal itu tidak termasuk kategori melakukan penghinaan tersebut.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1677 seconds (11.252#12.26)