Surya Darmadi Tersangka Korupsi Rp78 Triliun Dijadwalkan Tiba di Indonesia Siang Ini
Senin, 15 Agustus 2022 - 11:57 WIB
loading...
Tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group Surya Darmadi akan tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 13.00 WIB. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group Surya Darmadi akan tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 13.00 WIB, Senin (15/8/2022). Saat ini, Surya Darmadi dikabarkan masih dalam perjalanan menuju Indonesia.
"Masih dalam perjalanan. Tiba sekitar jam 13.00 WIB," kata kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang saat dikonfirmasi, Senin (15/8/2022).
Meski demikian Juniver tidak mengetahui secara pasti apakah kliennya akan terlebih dahulu datang ke KPK atau ke Kejaksaan Agung. Dia akan memberitahukan informasi lebih lanjut. "Riksanya di KPK atau Kejaksaan saya belum tahu, nanti kita koordinasi ya," jelasnya.
Baca juga: Kejagung Tantang Surya Darmadi Buktikan Janji Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
Diketahui Surya merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas penguasaan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kabar kepulangan Surya kali pertama dilontarkan oleh kuasa hukumnya, Juniver Girsang.
Juniver menyebut Surya akan langsung mendatangi tim penyidik untuk menjelaskan seluruh dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Juniver juga menjelaskan alasan klienya tak menghadiri panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.
Baca juga: Bukan Singapura, MAKI Sebut Surya Darmadi Datang dari China
Dia mengatakan Surya Darmadi yang sudah lansia dan tengah menjalani perobatan di luar negeri hingga saat ini. Karena proses hukum ini, Surya Darmadi berupaya untuk mempercepat proses perobatannya.
Kejagung memperkirakan kerugian negara atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan sampai Rp78 Triliun.
Kejagung menjelaskan konstruksi kasus, diawali pada 2003, SD melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.
SD juga minta persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaannya di Kabupaten Indragiri Hulu di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.
Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.
Kegiatan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan.
Adapun dua tersangka yaitu RTR sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008. Sementara itu, Tersangka SD dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di KPK.
"Masih dalam perjalanan. Tiba sekitar jam 13.00 WIB," kata kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang saat dikonfirmasi, Senin (15/8/2022).
Meski demikian Juniver tidak mengetahui secara pasti apakah kliennya akan terlebih dahulu datang ke KPK atau ke Kejaksaan Agung. Dia akan memberitahukan informasi lebih lanjut. "Riksanya di KPK atau Kejaksaan saya belum tahu, nanti kita koordinasi ya," jelasnya.
Baca juga: Kejagung Tantang Surya Darmadi Buktikan Janji Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
Diketahui Surya merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas penguasaan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kabar kepulangan Surya kali pertama dilontarkan oleh kuasa hukumnya, Juniver Girsang.
Juniver menyebut Surya akan langsung mendatangi tim penyidik untuk menjelaskan seluruh dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Juniver juga menjelaskan alasan klienya tak menghadiri panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.
Baca juga: Bukan Singapura, MAKI Sebut Surya Darmadi Datang dari China
Dia mengatakan Surya Darmadi yang sudah lansia dan tengah menjalani perobatan di luar negeri hingga saat ini. Karena proses hukum ini, Surya Darmadi berupaya untuk mempercepat proses perobatannya.
Kejagung memperkirakan kerugian negara atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan sampai Rp78 Triliun.
Kejagung menjelaskan konstruksi kasus, diawali pada 2003, SD melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.
SD juga minta persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaannya di Kabupaten Indragiri Hulu di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.
Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.
Kegiatan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan.
Adapun dua tersangka yaitu RTR sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008. Sementara itu, Tersangka SD dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di KPK.
(cip)
Lihat Juga :
