Ancaman Reshuffle Dinilai Bentuk Kegagalan Presiden Susun Formasi Kabinet
loading...
Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bisa saja membubarkan lembaga dan melakukan reshuffle kabinet berakibat buruk terhadap pemerintahan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bisa saja membubarkan lembaga dan melakukan reshuffle kabinet berakibat buruk terhadap pemerintahan.
Dedi mengatakan, setidaknya ada dua hal untuk menilai, ucapan Jokowi yang mengancam akan mereshuffle kabinetnya. Pertama, gagalnya Presiden dalam menyusun formasi kabinet periode kedua hingga memilih para menteri-menteri nya. (Baca juga: Ditanya Soal Reshuffle, Moeldoko: Presiden Katakan Akan Ambil Risiko)
"Padahal, sejak mengenalkan para menterinya, Presiden terlanjur memuji setinggi langit menteri pilihannya, mulai dari kebanggaan karena usia muda hingga karena miliki jabatan fungsional jenderal. Tetapi, semua tak sesuai harapan," ujar Dedi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (30/6/2020) .(Baca juga: Ditanya soal Jokowi Marah, Menkes Terawan Salah Tingkah)
Kedua, Presiden akan dianggap hanya meneruskan antrean untuk posisi menteri, mengingat usia kabinet yang belum genap satu tahun. Di sisi lain, anggapan ini tentu mengarah pada politik balas budi seusai Pilpres 2019. "Bagi para menteri, baik kader parpol maupun profesional, perlu lebih konkret lagi dalam mengemukakan kinerja di hari-hari ke depan, kecuali telah bersiap undur diri atau diundurkan presiden," kata Dedi menandaskan. Rakhmat
Dedi mengatakan, setidaknya ada dua hal untuk menilai, ucapan Jokowi yang mengancam akan mereshuffle kabinetnya. Pertama, gagalnya Presiden dalam menyusun formasi kabinet periode kedua hingga memilih para menteri-menteri nya. (Baca juga: Ditanya Soal Reshuffle, Moeldoko: Presiden Katakan Akan Ambil Risiko)
"Padahal, sejak mengenalkan para menterinya, Presiden terlanjur memuji setinggi langit menteri pilihannya, mulai dari kebanggaan karena usia muda hingga karena miliki jabatan fungsional jenderal. Tetapi, semua tak sesuai harapan," ujar Dedi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (30/6/2020) .(Baca juga: Ditanya soal Jokowi Marah, Menkes Terawan Salah Tingkah)
Kedua, Presiden akan dianggap hanya meneruskan antrean untuk posisi menteri, mengingat usia kabinet yang belum genap satu tahun. Di sisi lain, anggapan ini tentu mengarah pada politik balas budi seusai Pilpres 2019. "Bagi para menteri, baik kader parpol maupun profesional, perlu lebih konkret lagi dalam mengemukakan kinerja di hari-hari ke depan, kecuali telah bersiap undur diri atau diundurkan presiden," kata Dedi menandaskan. Rakhmat
(cip)
Explore More