Dorong Percepatan Realisasi Anggaran, Kemendagri Terjunkan Tim ke Kalbar
Kamis, 11 Agustus 2022 - 17:54 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Tomsi, realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi Covid-19. "Kalau penyerapannya rendah maka pemulihan ekonomi itu juga akan sangat berpengaruh," kata Tomsi.
Di sisi lain, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, percepatan realisasi anggaran di Pemprov Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB, realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih sangat rendah. Tertinggi ada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 36,68%, disusul dengan Kota Pontianak 33,05%, Kabupaten Ketapang 32,39%, Kabupaten Melawi 31,87%. Sementara untuk tingkat Provinsi Kalbar, persentase realisasi belanjanya sebesar 31,29%.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Matangkan Rancang Bangun Indeks TKPD
"Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi, sehingga bisa mendongkrak ekonomi perekonomian dan juga bisa menyejahterakan masyarakat," katanya.
Fatoni memaparkan, Kemendagri mencatat sampai dengan 8 Agustus 2022 pukul 18.00 dari LRA, rata-rata realisasi belanja untuk provinsi sebesar 40,16%. Data realisasi belanja tertinggi diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan angka sebesar 55,90%, kemudian Bengkulu 51,50%, Jawa Timur 48,82%, Lampung 45,67%, dan Sulawesi Barat 45,14%.
"Sementara kalau kita lihat dari bawah yang terendah, itu ada Maluku Utara yang baru 19,64%, kemudian Papua Barat 21,54%, Maluku 21,93%, Kalimantan Utara 29,97%, Sulawesi Tenggara 30,78%, Papua 31,23%, dan Kalimantan Barat 31,29%," katanya.
Di sisi lain, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, percepatan realisasi anggaran di Pemprov Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB, realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih sangat rendah. Tertinggi ada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 36,68%, disusul dengan Kota Pontianak 33,05%, Kabupaten Ketapang 32,39%, Kabupaten Melawi 31,87%. Sementara untuk tingkat Provinsi Kalbar, persentase realisasi belanjanya sebesar 31,29%.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Matangkan Rancang Bangun Indeks TKPD
"Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi, sehingga bisa mendongkrak ekonomi perekonomian dan juga bisa menyejahterakan masyarakat," katanya.
Fatoni memaparkan, Kemendagri mencatat sampai dengan 8 Agustus 2022 pukul 18.00 dari LRA, rata-rata realisasi belanja untuk provinsi sebesar 40,16%. Data realisasi belanja tertinggi diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan angka sebesar 55,90%, kemudian Bengkulu 51,50%, Jawa Timur 48,82%, Lampung 45,67%, dan Sulawesi Barat 45,14%.
"Sementara kalau kita lihat dari bawah yang terendah, itu ada Maluku Utara yang baru 19,64%, kemudian Papua Barat 21,54%, Maluku 21,93%, Kalimantan Utara 29,97%, Sulawesi Tenggara 30,78%, Papua 31,23%, dan Kalimantan Barat 31,29%," katanya.
Lihat Juga :
