Politikus PKS: Kenapa Presiden Baru Jengkel Sekarang?
Senin, 29 Juni 2020 - 20:47 WIB
loading...
A
A
A
Jadi, kata dia, jika hampir semua kementerian dan lembaga dianggap masih berkinerja kurang atau tidak ada progress maka harus dicari akar masalahnya, lalu diselesaikan hingga tuntas. "Menurut saya ini adalah tanggung jawab presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi yang harus memberikan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya," papar Netty.
Jika kemudian ada wacana reshuffle, kata Netty, itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi dan mengontrol para pembantunya, termasuk Menkes, sepanjang ada ukuran kinerja yang fair dan transparan. (Baca juga: Soroti Kinerja Menteri, Jokowi: Tak Ada Progres Signifikan)
"Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes yang rendah, tentu Presiden harus mengevaluasi juga kinerja Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19 secara menyeluruh, bukan hanya Menkes mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan penanganan COVID-19," pungkasnya.
Jika kemudian ada wacana reshuffle, kata Netty, itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi dan mengontrol para pembantunya, termasuk Menkes, sepanjang ada ukuran kinerja yang fair dan transparan. (Baca juga: Soroti Kinerja Menteri, Jokowi: Tak Ada Progres Signifikan)
"Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes yang rendah, tentu Presiden harus mengevaluasi juga kinerja Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19 secara menyeluruh, bukan hanya Menkes mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan penanganan COVID-19," pungkasnya.
(kri)
