Rapat Komisi II DPR Ditunda: Yasonna Ditegur, Tito Dipuji
Senin, 29 Juni 2020 - 18:06 WIB
loading...
A
A
A
Terlebih, Gaus melanjutkan, Komisi II sudah mengundang secara resmi kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, sudah semestinya Menkumham juga menghormati undangan Komisi II DPR.
“Kalau memang nyata-nyata tidak hadir karena ditugaskan oleh Presiden, saya berpendapat kita tunda saja kegiatan ini. Saya protes ketidakhadiran itu, kalau bisa ditunda kegiatan ini sampai beliau hadir bersama kita,” tuturnya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Sukamto mengusulkan agar Komisi II DPR membuat surat teguran keras kepada Menkumham dan Presiden. Namun, agenda pandangan mini fraksi sebaiknya tetap diteruskan karena Mendagri tetap hadir dalam raker.
“Tolong pimpinan kita beri teguran keras kepada Menkumham, selanjutnya kita tembuskan kepada Presiden. Tidak hadir dua kali berturut-turut, menurut saya itu sikap pelecehan kepad Presiden. Supaya tidak menghambat pilkada, pagi ini pandangan tetap dibacakan,” usulnya.
Kemudian, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi juga mengkritik sikap menteri yang juga teman separtainya itu.
Menurut dia, ini bukan sekadar wajib tidaknya Menkumham untuk hadir tapi soal komitmen. Komisi II DPR tidak punya wibawa jika terus dilecehkan seperti ini. Padahal, yang menginginkan Pilkada 2020 ditunda menjadi 9 Desember 2020 adalah keinginan pemerintah.
“Kalau memang nyata-nyata tidak hadir karena ditugaskan oleh Presiden, saya berpendapat kita tunda saja kegiatan ini. Saya protes ketidakhadiran itu, kalau bisa ditunda kegiatan ini sampai beliau hadir bersama kita,” tuturnya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Sukamto mengusulkan agar Komisi II DPR membuat surat teguran keras kepada Menkumham dan Presiden. Namun, agenda pandangan mini fraksi sebaiknya tetap diteruskan karena Mendagri tetap hadir dalam raker.
“Tolong pimpinan kita beri teguran keras kepada Menkumham, selanjutnya kita tembuskan kepada Presiden. Tidak hadir dua kali berturut-turut, menurut saya itu sikap pelecehan kepad Presiden. Supaya tidak menghambat pilkada, pagi ini pandangan tetap dibacakan,” usulnya.
Kemudian, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi juga mengkritik sikap menteri yang juga teman separtainya itu.
Menurut dia, ini bukan sekadar wajib tidaknya Menkumham untuk hadir tapi soal komitmen. Komisi II DPR tidak punya wibawa jika terus dilecehkan seperti ini. Padahal, yang menginginkan Pilkada 2020 ditunda menjadi 9 Desember 2020 adalah keinginan pemerintah.
Lihat Juga :
