Dukung Gerakan 1 Juta Buruh, KNPI Siapkan Tim Advokasi

Ia memahami bahwa salah satu yang menjadi fokus utama perjuangan adalah terkait UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Contohnya, Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dibatasi periode batas waktu kontrak, dengan menyebut menyebut pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga menghapus ketentuan Pasal 59 UU 13/2003 bahwa sebelumnya diatur batas waktu selama tiga tahun sebagai salah satu kriteria PKWT.

"Hal ini membuat ketidakpastian kerja bagi buruh," kata Rasminto.

UU Cipta Kerja juga tidak mengatur batasan kriteria pekerjaan yang dapat dipekerjakan secara alih daya atau outsourcing. Padahal berdasarkan UU Ketenagakerjaan, alih daya hanya dapat dilakukan jika suatu pekerjaan terlepas dari kegiatan utama atau di luar kegiatan produksi.

"Sementara itu, UU Cipta Kerja tidak memberikan batasan demikian. Akibatnya, praktik outsourcing diprediksi makin melua," katanya.

Sorotan lainnya adalah batasan maksimal jam lembur dari tiga jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan, menjadi empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Selain akan berakibat pada kesehatan buruh, besaran upah lembur yang diterima juga tidak sebanding.