Remaja yang Rentan Harus Diprioritaskan Menerima Vaksin Booster
Sabtu, 06 Agustus 2022 - 06:59 WIB
loading...
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai anak remaja terutama yang rentan, perlu mendapatkan vaksin booster untuk meningkatkan proteksi dari Covid-19. Foto/Dok.MPI Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai anak remaja terutama yang rentan, perlu mendapatkan vaksin booster untuk meningkatkan proteksi dari Covid-19 . Menurutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah membuat keputusan yang tepat dengan mengizinkan vaksinasi booster kepada anak usia 16-18 tahun.
"Ini keputusan yang sangat tepat dan hasil yang didapat BPOM dalam mengujinya (dosis vaksin) lebih klinis. Memang tidak jauh berbeda dengan negara lain yang sudah lebih dulu memberikan vaksin booster. Seandainya dosis terbatas, utamakan kelompok rawan yang punya komorbid atau kondisi tubuh lainnya. Mungkin difabel, autis, termasuk kondisi anak obesitas," kata Dicky, Sabtu (6/8/2022).
Diketahui, BPOM mengizinkan Pfizer dengan teknologi mRNA digunakan sebagai vaksin booster Covid-19 untuk anak-anak berusia 16-18 tahun. Adapun keputusan itu berdasarkan pertimbangan ilmiah sejumlah aspek dan rekomendasi dari Komite Nasional Penilaian Obat dan Vaksin Covid-19, Indonesian Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI), serta asosiasi klinisi.
Baca juga: BPOM Izinkan Remaja Usia 16-18 Terima Vaksin Booster
"Pilihannya sudah benar, dan ini penting karena anak usia 16 tahun, bahkan 12 tahun sudah bisa dapat booster dan perlu untuk meningkatkan level proteksi. Karena tidak berbeda dengan dewasa, proteksi remaja yang timbul dari vaksin juga menurun seiring waktu," tutur Dicky.
Kendati demikian, Dicky berpendapat bahwa booster belum perlu menjadi syarat remaja dalam beraktivitas, termasuk sekolah. Pasalnya, imunitas remaja jauh lebih kuat.
Menurut dia, justru yang perlu jadi perhatian adalah booster untuk guru dan staf di sekolah yang mungkin di antara mereka lansia atau memiliki komorbid. "Yang perlu disyaratkan adalah penerapan protokol kesehatan dan sirkulasi udara di sekolah," imbuhnya.
Dirinya berharap pemerintah bisa membangun strategi komunikasi risiko yang transparan untuk meningkatkan capaian booster. Kejujuran pemerintah bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat, tapi membangun kewaspadaan. "Kalau tidak jujur, orang menganggap pandemi sudah selesai," pungkasnya.
"Ini keputusan yang sangat tepat dan hasil yang didapat BPOM dalam mengujinya (dosis vaksin) lebih klinis. Memang tidak jauh berbeda dengan negara lain yang sudah lebih dulu memberikan vaksin booster. Seandainya dosis terbatas, utamakan kelompok rawan yang punya komorbid atau kondisi tubuh lainnya. Mungkin difabel, autis, termasuk kondisi anak obesitas," kata Dicky, Sabtu (6/8/2022).
Diketahui, BPOM mengizinkan Pfizer dengan teknologi mRNA digunakan sebagai vaksin booster Covid-19 untuk anak-anak berusia 16-18 tahun. Adapun keputusan itu berdasarkan pertimbangan ilmiah sejumlah aspek dan rekomendasi dari Komite Nasional Penilaian Obat dan Vaksin Covid-19, Indonesian Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI), serta asosiasi klinisi.
Baca juga: BPOM Izinkan Remaja Usia 16-18 Terima Vaksin Booster
"Pilihannya sudah benar, dan ini penting karena anak usia 16 tahun, bahkan 12 tahun sudah bisa dapat booster dan perlu untuk meningkatkan level proteksi. Karena tidak berbeda dengan dewasa, proteksi remaja yang timbul dari vaksin juga menurun seiring waktu," tutur Dicky.
Kendati demikian, Dicky berpendapat bahwa booster belum perlu menjadi syarat remaja dalam beraktivitas, termasuk sekolah. Pasalnya, imunitas remaja jauh lebih kuat.
Menurut dia, justru yang perlu jadi perhatian adalah booster untuk guru dan staf di sekolah yang mungkin di antara mereka lansia atau memiliki komorbid. "Yang perlu disyaratkan adalah penerapan protokol kesehatan dan sirkulasi udara di sekolah," imbuhnya.
Dirinya berharap pemerintah bisa membangun strategi komunikasi risiko yang transparan untuk meningkatkan capaian booster. Kejujuran pemerintah bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat, tapi membangun kewaspadaan. "Kalau tidak jujur, orang menganggap pandemi sudah selesai," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
