PPATK: 176 Lembaga Filantropi Diduga Selewengkan Dana Bantuan Masyarakat
Kamis, 04 Agustus 2022 - 14:22 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan Tim Satgas nantinya juga turut mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga diterima oleh penerima manfaat. "Hari ini selain silaturahmi kita punya kesepakatan akan membuat satgas bersama. Jadi yang dulu saya janjikan nanti ada di tim kita dan Tim PPATK untuk bekerja sama, bukan hanya soal izin, PUB, izin pengumpulan uang dan barang, tapi juga bansos,"kata Mensos.
Sebab dirinya pernah menemukan bansos sebesar Rp200.000 yang diberikan dalam bentuk sembako, namun saat dihitung nyatanya tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan. "Nah saya ingin mendalami, ini kan kemudian kembaliannya tidak diserahkan ke penerima. Nah uang ini kemana dan itu pernah tak hitung di suatu daerah saja, itu satu bulan bisa sampai Rp4-6 Miliar,"kata Mantan Wali Kota Surabaya ini.
Risma mencontohkan bila lima barang, satunya diberi harga paket sebesar Rp160.000. Padahal bansos yang diberikan pemerintah adalah Rp200.000 sehingga masih ada kekurangan Rp40.000 setiap orangnya.
"Tadi saya sampaikan ke beliaunya (Kepala PPATK), ini kan haknya orang miskin, kalau kemudian mereka tidak terima sebesar itu, padahal pemerintah memberikan sebesar itu, apa gunanya pemerintah memberikan itu kalau lari uang itu ke orang-orang tertentu, tapi saya enggak tahu, sekali lagi itu akan saya sampaikan dengan PPATK, melalui tim ini, nanti mungkin bisa kemudian PPATK menelusuri, bergerak setelah itu," tuturnya.
Sebab dirinya pernah menemukan bansos sebesar Rp200.000 yang diberikan dalam bentuk sembako, namun saat dihitung nyatanya tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan. "Nah saya ingin mendalami, ini kan kemudian kembaliannya tidak diserahkan ke penerima. Nah uang ini kemana dan itu pernah tak hitung di suatu daerah saja, itu satu bulan bisa sampai Rp4-6 Miliar,"kata Mantan Wali Kota Surabaya ini.
Risma mencontohkan bila lima barang, satunya diberi harga paket sebesar Rp160.000. Padahal bansos yang diberikan pemerintah adalah Rp200.000 sehingga masih ada kekurangan Rp40.000 setiap orangnya.
"Tadi saya sampaikan ke beliaunya (Kepala PPATK), ini kan haknya orang miskin, kalau kemudian mereka tidak terima sebesar itu, padahal pemerintah memberikan sebesar itu, apa gunanya pemerintah memberikan itu kalau lari uang itu ke orang-orang tertentu, tapi saya enggak tahu, sekali lagi itu akan saya sampaikan dengan PPATK, melalui tim ini, nanti mungkin bisa kemudian PPATK menelusuri, bergerak setelah itu," tuturnya.
(cip)
Lihat Juga :