Risma Bentuk Satgas Filantropi, PKS Minta Fokus Benahi Sengkarut Bansos
Senin, 01 Agustus 2022 - 09:30 WIB
loading...
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid meminta Mensos Risma fokus dalam pembenahan program bansos. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti Kementerian Sosial (Kemensos) yang membentuk Satgas Pengawasan Filantropi. Dia meminta sebaiknya Kemensos fokus dan serius melakukan pembenahan internal, khususnya terkait program bantuan sosial (bansos).
Politikus PKS ini menyarakan agar validasi data maupun ketepatan sasaran program diperbaiki sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas lainnya.
"Sudah banyak dan berulang temuan berbagai lembaga pengawas seperti BPK, PPATK, KPK, BPKP, dan lain-lain terkait masalah dalam penyaluran bansos baik validasi data maupun ketepatan sasaran, tapi masalah sejenis masih terus terjadi. Itu harus juga jadi perhatian serius, agar efektif hadirkan kepercayaan Rakyat dan kesuksesan program, ketika Kemensos mau menjangkau pembenahan yang lebih luas," kata HNW dalam keterangannya dikutip Senin (1/8/2022).
Baca juga: Kasus ACT dan Kerawanan Altruisme
Bila rekomendasi itu tidak dijalankan maksimal, kata HNW, bahkan tanpa sanksi hukum, publik akan sulit mempercayai niat baik tersebut. Bahkan bisa jadi mencurigai adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran karena di dalam internal Kemensos sendiri terus muncul beragam permasalahan yang dinilai merugikan negara hingga tiliunan Rupiah.
Hidayat mencontohkan, BPK pada 28 Juli 2022, BPK masih melaporkan temuan adanya berbagai penyelewengan bansos dan ketidaktepatan sasaran, seperti ketidaksesuaian data penerima, adanya ASN dan orang kaya yang ikut menerima bansos, yang diperkirakan sekitar 2,5% dari total penyaluran bansos, atau mencapai Rp 3 triliun. Dalam IHPS II Tahun 2021, BPK juga menemukan adanya KPM yang tidak terdata di DTKS, sudah dinonaktifkan, meninggal, NIK invalid, dan penyaluran ganda yang membuat kerugian negara hingga Rp 6,93 triliun.
Politikus PKS ini menyarakan agar validasi data maupun ketepatan sasaran program diperbaiki sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas lainnya.
"Sudah banyak dan berulang temuan berbagai lembaga pengawas seperti BPK, PPATK, KPK, BPKP, dan lain-lain terkait masalah dalam penyaluran bansos baik validasi data maupun ketepatan sasaran, tapi masalah sejenis masih terus terjadi. Itu harus juga jadi perhatian serius, agar efektif hadirkan kepercayaan Rakyat dan kesuksesan program, ketika Kemensos mau menjangkau pembenahan yang lebih luas," kata HNW dalam keterangannya dikutip Senin (1/8/2022).
Baca juga: Kasus ACT dan Kerawanan Altruisme
Bila rekomendasi itu tidak dijalankan maksimal, kata HNW, bahkan tanpa sanksi hukum, publik akan sulit mempercayai niat baik tersebut. Bahkan bisa jadi mencurigai adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran karena di dalam internal Kemensos sendiri terus muncul beragam permasalahan yang dinilai merugikan negara hingga tiliunan Rupiah.
Hidayat mencontohkan, BPK pada 28 Juli 2022, BPK masih melaporkan temuan adanya berbagai penyelewengan bansos dan ketidaktepatan sasaran, seperti ketidaksesuaian data penerima, adanya ASN dan orang kaya yang ikut menerima bansos, yang diperkirakan sekitar 2,5% dari total penyaluran bansos, atau mencapai Rp 3 triliun. Dalam IHPS II Tahun 2021, BPK juga menemukan adanya KPM yang tidak terdata di DTKS, sudah dinonaktifkan, meninggal, NIK invalid, dan penyaluran ganda yang membuat kerugian negara hingga Rp 6,93 triliun.
Lihat Juga :
