KNPI Dukung Upaya Ombudsman Ungkap Para Pejabat yang Rangkap Jabatan di 2020
Minggu, 28 Juni 2020 - 21:50 WIB
loading...
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama mendukung Ombudsman RI yang menyoroti para pejabat pejabat di lingkungan Istana yang diketahui rangkap jabatan sebagai dewan komisaris di BUMN. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama mendukung Ombudsman RI yang menyoroti para pejabat pejabat di lingkungan Istana yang diketahui rangkap jabatan sebagai dewan komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan data yang dimiliki KNPI, pihaknya menemukan puluhan pejabat yang rangkap jabatan di 2020.
"Kami mendukung upaya Ombudsman untuk mendalami pejabat yang rangkap jabatan pada tahun 2020. Karena berdasarkan temuan KNPI, ada puluhan pejabat yang terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan anak perusahaan lainnya. Ini sama saja mereka mendapat dua jabatan dengan gaji yang double," ujar Haris dalam keterangannya, Jumat (28/6/2020). (Baca juga: Soroti Kinerja Menteri, Jokowi: Tak Ada Progres Signifikan)
Oleh karena itu, Haris meminta pemerintah untuk mengatur masalah rangkap jabatan pejabat ini. Pasalanya, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
"Ombudsman juga sudah menyampaikan langkah awal yang perlu diambil pemerintah untuk masalah rangkap jabatan ini. Saya meminta pemerintah untuk secepatnya menjalankan rekomendasi yang diberikan itu," jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini juga mempertanyakan apa alasan ratusan pejabat tersebut rangkap jabatan dengan dua penghasilan yang cukup besar. “Apakah pemerintah kekurangan SDM yang mumpuni sehingga ada rangkap jabatan?" tanya Haris.
Haris meminta pejabat yang masih rangkap jabatan untuk mundur secepatnya serta ikut membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung COVID-19. “Jika sudah menerima gaji dari negara, mengabdilah, mundur dari komisaris karena ini tidak sesuai dengan nawacita dan revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi," tegasnya.
Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan temuan ratusan pejabat yang rangkap jabatan itu berbasis data tahun 2019. "Saya akan menyampaikan data-data yang kami peroleh basis data ini adalah data 2019 bukan 2020. Sehingga kemudian kalau ada pertayaan-pertanyaan terkait 2020 kami tidak menyampaikannya di sini," ujarnya dalam teleconferenfce, Minggu (28/6/2020). (Baca juga: Semprot Menteri Soal Kinerja, Jokowi Ancam Bubarkan Lembaga Sampai Reshuffle)
Pihaknya juga akan kembali mendalami pejabat rangkap jabatan pada tahun ini. Namun, ia pesimis pemerintah akan mengubah aturan agar pejabat negara tak lagi rangkap jabatan.
"Kami mendukung upaya Ombudsman untuk mendalami pejabat yang rangkap jabatan pada tahun 2020. Karena berdasarkan temuan KNPI, ada puluhan pejabat yang terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan anak perusahaan lainnya. Ini sama saja mereka mendapat dua jabatan dengan gaji yang double," ujar Haris dalam keterangannya, Jumat (28/6/2020). (Baca juga: Soroti Kinerja Menteri, Jokowi: Tak Ada Progres Signifikan)
Oleh karena itu, Haris meminta pemerintah untuk mengatur masalah rangkap jabatan pejabat ini. Pasalanya, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
"Ombudsman juga sudah menyampaikan langkah awal yang perlu diambil pemerintah untuk masalah rangkap jabatan ini. Saya meminta pemerintah untuk secepatnya menjalankan rekomendasi yang diberikan itu," jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini juga mempertanyakan apa alasan ratusan pejabat tersebut rangkap jabatan dengan dua penghasilan yang cukup besar. “Apakah pemerintah kekurangan SDM yang mumpuni sehingga ada rangkap jabatan?" tanya Haris.
Haris meminta pejabat yang masih rangkap jabatan untuk mundur secepatnya serta ikut membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung COVID-19. “Jika sudah menerima gaji dari negara, mengabdilah, mundur dari komisaris karena ini tidak sesuai dengan nawacita dan revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi," tegasnya.
Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan temuan ratusan pejabat yang rangkap jabatan itu berbasis data tahun 2019. "Saya akan menyampaikan data-data yang kami peroleh basis data ini adalah data 2019 bukan 2020. Sehingga kemudian kalau ada pertayaan-pertanyaan terkait 2020 kami tidak menyampaikannya di sini," ujarnya dalam teleconferenfce, Minggu (28/6/2020). (Baca juga: Semprot Menteri Soal Kinerja, Jokowi Ancam Bubarkan Lembaga Sampai Reshuffle)
Pihaknya juga akan kembali mendalami pejabat rangkap jabatan pada tahun ini. Namun, ia pesimis pemerintah akan mengubah aturan agar pejabat negara tak lagi rangkap jabatan.
(kri)
