Partai Garuda: Presiden Ikut Kampanye Pemilu 2024 Bukan Hal Tabu
Jum'at, 29 Juli 2022 - 22:09 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai seorang Presiden tidak salah jika ikut berkampanye pada Pemilu 2024. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai seorang Presiden tidak salah jika ikut berkampanye pada Pemilu 2024 . Menurut dia, itu bukan hal yang tabu.
“Ada yang bilang, nanti dalam Pemilu 2024, Presiden Jokowi harus netral, jangan ikut pengkampanyekan calon tertentu. Tentu itu hanyalah harapan dan bukan sesuatu yang wajib dipatuhi, karena tidak semua pejabat negara dilarang untuk ikut serta berkampanye dalam pemilu,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/7/2022).
Dia menilai jika ada yang mengatakan tidak etis, tentu itu subjektif karena tidak ada ukuran etis dan tidak etis dalam hal ini, karena yang lain bisa juga berpendapat bahwa hal ini etis. “Sehingga tidak bisa ada satu kelompok yang mengklaim paling benar pendapatnya, karena tidak ada dasarnya sama sekali,” ujarnya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.
Baca juga: Ramai Ajakan Boikot Bayar Pajak, Partai Garuda: Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan
Dia menjelaskan, berdasarkan UU Pemilu, bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden boleh dilakukan dengan syarat tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan dan tentu saja harus cuti. “Jadi Jokowi dibolehkan untuk ikut serta pengkampanyekan calon tertentu,” imbuhnya.
Makanya, lanjut dia, pada Pemilu 2019 ketika Jokowi masih menjabat Presiden, boleh mencalonkan diri, boleh berkampanye, dan tidak harus mengundurkan diri. “Tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Makanya hal ini bukan lagi hal yang tabu dilakukan oleh seorang Presiden. Jadi jangan jadikan polemik ke depan, karena baik secara etika dan aturan pemilu tidak ada yang salah,” pungkasnya.
“Ada yang bilang, nanti dalam Pemilu 2024, Presiden Jokowi harus netral, jangan ikut pengkampanyekan calon tertentu. Tentu itu hanyalah harapan dan bukan sesuatu yang wajib dipatuhi, karena tidak semua pejabat negara dilarang untuk ikut serta berkampanye dalam pemilu,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/7/2022).
Dia menilai jika ada yang mengatakan tidak etis, tentu itu subjektif karena tidak ada ukuran etis dan tidak etis dalam hal ini, karena yang lain bisa juga berpendapat bahwa hal ini etis. “Sehingga tidak bisa ada satu kelompok yang mengklaim paling benar pendapatnya, karena tidak ada dasarnya sama sekali,” ujarnya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.
Baca juga: Ramai Ajakan Boikot Bayar Pajak, Partai Garuda: Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan
Dia menjelaskan, berdasarkan UU Pemilu, bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden boleh dilakukan dengan syarat tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan dan tentu saja harus cuti. “Jadi Jokowi dibolehkan untuk ikut serta pengkampanyekan calon tertentu,” imbuhnya.
Makanya, lanjut dia, pada Pemilu 2019 ketika Jokowi masih menjabat Presiden, boleh mencalonkan diri, boleh berkampanye, dan tidak harus mengundurkan diri. “Tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Makanya hal ini bukan lagi hal yang tabu dilakukan oleh seorang Presiden. Jadi jangan jadikan polemik ke depan, karena baik secara etika dan aturan pemilu tidak ada yang salah,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
