Wujudkan Ketahanan Pangan, Kemenkumham Canangkan Food Estate untuk Warga Binaan

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) meluncurkan program food estate prison di Kalimantan Tengah (Kalteng). Peluncuran program tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Staff Khusus Menteri Hukum dan HAM RI bidang Transformasi Digital Fajar B.S. Lase mengatakan, sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa lapas bukan hanya sebatas penjara, namun juga penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi para warga binaan. Untuk itu, Kemenkumham memilih Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas III Sukamara sebagai tuan rumah kegiatan penanaman jagung.

"Pembagian lahan jagung ini juga bentuk dukungan Kemenkumham melalui UPT Pemasyarakatan terhadap program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah memilih Kalimantan Tengah sebagai salah satu lumbung ketahanan pangan nasional," ujarnya, Jumat (22/7/2022).



Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kemenkumham dengan Kementan RI Nomor 05.HM.05.50 Tahun 2019 dan Nomor 06/MOU/HK.220/M/7/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sumber daya manusia.



“Harapannya agar pengembangan lahan jagung oleh lembaga pemasyarakatan klas III Sukamara ini dapat menjadi contoh bagi UPT yang lain dan masyarakat. Semoga pengembangan lahan jagung ini nantinya bisa menyumbangkan hasil panennya yang melimpah bagi pemasukan kebutuhan pangan khususnya masyarakat Sukamara," ucapnya.

Hadir dalam peluncuran program tersebut yakni, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas RI R Anang Nugroho Setyo Muljono, Sekertaris Badan PPSDMP Kementan Yulia Kurniawati, serta jajaran pemerintah daerah, yaitu Bupati Sukamara, Windu Subagio dan jajaran SKPD Kabupaten Sukamara.

Dalam kesempatan itu, Fajar juga memberikan arahan pada kegiatan penguatan kinerja satuan kerja di Kanwil Kemenkumham Kalimantan tengah di Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalan Bun. Menurut Fajar, di tengah derasnya arus perkembangan teknologi, diperlukan sumber daya manusia yang tangguh yang mampu mengembangkan diri dan menjaga kualitas kerja agar tetap relevan di era teknologi digitalisasi ini.

"Pemerintah bekerja serius membangun negara dan sumber daya manusia, namun sangat memungkinkan akan menggunakan robot jika SDM yang ada malah bisa menghambat pertumbuhan pembangunan,” katanya.

Fajar berharap kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di berbagai wilayah Indonesia dapat mewujudkan visi Presiden Jokowi untuk mencapai Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dengan semangat gotong royong.