PDIP Minta Pemerintah Tanggap Lindungi Wong Cilik dan Hentikan Subsidi Salah Sasaran

JAKARTA - Krisis pangan dunia, kenaikan harga minyak dunia, resesi ekonomi internasional, serta kebangkrutan Sri Lanka disoroti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan pengetatan dengan mengeluarkan regulasi terhadap subsidi yang salah sasaran dalam waktu dekat.

"Terkait dengan persoalan perekonomian termasuk pangan bukan hanya saat rakernas, di Maret 2020 saat kita memasuki pandemi Covid-19 itu akan berimplikasi pada ekonomi rakyat dan pangan," ujar Hasto Kristiyanto, Kamis (21/7/2022).

Menurutnya, masalah perekonomian tersebut lebih penting terkait persoalan bursa capres 2024. Ia menyebutkan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya konstruktif dalam mengatasi perekonomian ini.





"Inflasi menjadi ancaman kita, akibat kenaikan energi dan bahan pokok. Inflasi ini memukul wong cilik yang merupakan basis utama PDI Perjuangan," kata Hasto Kristiyanto.

Dia menuturkan, inflasi yang terjadi juga memukul mereka yang berpenghasilan tetap termasuk para pensiunan. Pandemi Covid-19 yang membuat mobilitas terkontraksi sehingga saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak negatif.

"Skala prioritas kita harus menyelamatkan ekonomi rakyat dengan gotong royong, sistem perpajakan diperbaiki, alokasi anggaran untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena menurunnya ekonomi berdampak pada kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja," tuturnya.

Tekanan ekonomi nasional dan masalah ekonomi rakyat, kata Hasto, akan menjadi pekerjaan rumah besar dari pemerintah. "Subsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyat akibat kenaikan energi dunia menjadi beban fiskal kita, kami meminta pemerintah menyempurnakan sistem jaring pengaman sosial dengan kementerian terkait saling berkoordinasi sehingga bisa dibuat kebijakan untuk membantu masyarakat miskin," tuturnya.

Kebijakan bantuan dengan cash transfer, insentif UMKM, insentif pertanian diharapkan Hasto dapat meredam lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga tidak menyebabkan inflasi yang membahayakan perekonomian Indonesia. Hasto menekankan harus ada skala prioritas untuk menciptakan lapangan kerja, meskipun beban subsidi besar.

"Pertamina sudah melakukan langkah terobosan untuk pendataan agar subsidi BBM untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk orang kaya dengan mobil mewah yang bisa menikmati BBM subsidi dari pemerintah intinya situasi global dan nasional penuh tantangan tapi optimisme ada karena Presiden Jokowi tahu skala prioritas dan Menteri Keuangan memiliki tata kelola fiskal yang baik," pungkasnya.