Sekum PP Muhammadiyah Sesalkan Pembakaran Bendera PDIP
Sabtu, 27 Juni 2020 - 12:05 WIB
loading...
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyayangkan pembakaran bendera PDIP dalam aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.
"Saya sangat menyayangkan pembakaran bendera PDIP di tengah aksi massa menolak RUU HIP. Secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2020).
Karena itu, pihaknya mendukung langkah PDIP untuk menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa. "Walaupun dilakukan secara damai, berbagai aksi massa berpotensi menimbulkan ketegangan dan kekerasan di masyarakat," katanya. (Baca juga: Klarifikasi Korlap Aksi soal Accident Pembakaran Bendera PDIP ).
Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga mendesak DPR bisa segera mengambil keputusan mencabut RUU HIP. "DPR tidak perlu menunggu surat Presiden karena sudah ada pernyataan resmi Pemerintah yang tegas menyatakan menunda pembahasan RUU HIP," katanya.
Menurut Mu'ti, jika DPR tidak segera mengambil keputusan, aksi-aksi massa akan terus terjadi. "Tidak perlu menunggu 60 hari, terlalu lama. Semua anggota DPR hendaknya menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dan gengsi golongan."
"Saya sangat menyayangkan pembakaran bendera PDIP di tengah aksi massa menolak RUU HIP. Secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2020).
Karena itu, pihaknya mendukung langkah PDIP untuk menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa. "Walaupun dilakukan secara damai, berbagai aksi massa berpotensi menimbulkan ketegangan dan kekerasan di masyarakat," katanya. (Baca juga: Klarifikasi Korlap Aksi soal Accident Pembakaran Bendera PDIP ).
Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga mendesak DPR bisa segera mengambil keputusan mencabut RUU HIP. "DPR tidak perlu menunggu surat Presiden karena sudah ada pernyataan resmi Pemerintah yang tegas menyatakan menunda pembahasan RUU HIP," katanya.
Menurut Mu'ti, jika DPR tidak segera mengambil keputusan, aksi-aksi massa akan terus terjadi. "Tidak perlu menunggu 60 hari, terlalu lama. Semua anggota DPR hendaknya menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dan gengsi golongan."
(zik)
Lihat Juga :
